Materi PKn Kelas XI

bab 1 Budaya Politik Budaya politik merupakan bagian dari kehidupan politik. Budaya politik hanyalah dipandang sebagai kondisi-kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat tanpa memiliki hubungan dengan sistem politik dan struktur politik. Dalam pandangan tersebut, budaya politik memengaruhi dalam proses-proses politik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengetahui berbagai macam peristiwa politik. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi bahan perbicangan hangat dan menarik. Salah satunya adalah penyelesaian masalah Bank Century. Hampir setiap hari, kita dapat menyaksikan melalui layar televisi rapat Pansus Century di Gedung DPR. Penyelesian kasus Bank Century melalui jalur politik menjadi topik yang hangat dan menarik untuk diikuti. Kita dapat mengetahui kinerja para wakil rakyat dalam menyelesaikan kasus yang cukup menghebohkan tersebut. Dari peristiwa politik yang tersaji melalui media massa, masyarakat dapat memberikan pendapat, memperoleh tambahan pemahaman dan pengetahuan cara kerja anggota dewan, dapat menilai kesungguhan para wakil rakyatnya, serta menunjukkan sikap dan perasaan tertentu. Pendapat, pemahaman, pengetahuan, sikap dan perasaan tersebut merupakan cerminan budaya politik masyarakat. 1. Konsep Budaya Politik Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Masyarakat Indonesia secara sosiokultural mempunyai pola budaya politik dengan elemen yang pada prinsipnya bersifat dualistis, yang berkaitan dengan tiga hal, yaitu: 1) Dualisme kebudayaan yang mengutamakan keharmonisan dengan kebudayaan yang mengutamakan kedinamisan (konfl iktual). Dualisme ini bisa dilihat dalam interaksi kebudayaan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Jawa dengan kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan luar Jawa, terutama Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi. A Hakikat Budaya Politik 4 PKn SMA/MA Kelas XI 2) Dualisme antara budaya dan tradisi yang mengutamakan keleluasaan dengan yang mengutamakan keterbatasan. Hal ini merupakan pengaruh kemanunggalan militer-sipil dalam proses sosial politik semenjak Proklamasi sampai dengan Orde Baru. 3) Dualisme implikasi masuknya nilai-nilai Barat ke dalam masyarakat Indonesia. 2. Pengertian Budaya Politik Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Mereka dianggap memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam membuat kebijakan. Dengan demikian, budaya politik yang berkembang dalam masyarakat suatu negara akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk memahami tentang budaya politik, terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal. Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Budaya adalah segala yang dihasilkan oleh manusia berdasarkan kemampuan akalnya. Budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) dapat dipelajari, 2) dapat diwariskan dan diteruskan, 3) hidup dalam masyarakat, 4) dikembangkan dan berubah, 5) terintegrasi. Adapun politik berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti kota atau negara kota, teta berarti urusan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan). Selain dari arti kata, banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang politik. Beberapa pengertian tentang politik yaitu: a. Mirriam Budiardjo Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem dan melaksanakan tujuantujuan tersebut. b. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. Politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. c. Joyce Mitchell Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuat kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan pengertian dari budaya politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Budaya Politik di Indonesia 5 Banyak ahli yang mengemukakan pengertian budaya politik. Beberapa defi nisi budaya politik yang disampaikan para ahli antara lain: a. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba Menurut Almond dan Verba, budaya politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu dan tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan degan kehidupan politik yang dimengerti oleh para anggota suatu sistem politik. b. Austin Ranney Menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi terhadap objekobjek politik. c. Samuel Beer Samuel Beer mengemukakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. d. Alan R. Ball Alan R. Ball mengemukakan bahwa budaya politik adalah susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik. Dari beberapa defi nisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai batasan pengertian budaya politik, yaitu: a. Budaya politik tidak mengedepankan perilaku aktual, tetapi perilaku nonaktual. Bentukbentuk perilaku nonaktual seperti pandangan, orientasi, keyakinan, sikap, emosi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dihayati para anggota suatu sistem politik. b. Budaya politik mengorientasikan sistem politik. Terdapat salah satu faktor yang memiliki arti penting pada pandangan terhadap sistem politik yaitu perasaan (trust) dan pemahaman (hostility). Perasaan tersebut berwujud kerja sama dan konfl ik yang bermanfat dalam membentuk kualitas politik. c. Budaya politik mendeskripsikan warga negara sebagai anggota sistem politik. Dengan demikian, orientasi warga negara terhadap objek politik, akan memengaruhi perilaku nonaktual sebagai cerminan budaya politiknya. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasi struktur ditentukan oleh konteks kultural. Dilihat dari sudut pandang rangsangan secara keseluruhan, budaya politik bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik yang demokratis. Coba Anda cari konsep dan pengertian budaya politik selain yang tercantum di dalam materi! Cari melalui surat kabar, majalah, internet, atau media lain. Buatlah rangkuman dari hasil studi pustaka Anda! Aktivitas Mandiri 6 PKn SMA/MA Kelas XI 3. Komponen Pandangan Objek Politik Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif. a. Komponen kognitif Komponen kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan bidang politik dan kepercayaan pada politik peranan dan segala kewajibannya. b. Komponen orientasi afektif Komponen orientasi afektif adalah segala perasaan terhadap politik peranannya, para aktor, dan penampilannya. c. Komponen orientasi evaluatif Orientasi evaluatif adalah keputusan dan paradigma tentang objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Menurut Almond dan Verba, untuk mengukur sikap individu dan masyarakat dalam sistem politik dapat digunakan ketiga komponen orientasi tersebut. Sementara dalam komponen evaluatif orientasi politik seseorang, ditentukan oleh orientasi moral. Norma-norma yang dianut seseorang warga negara menjadi dasar bagi sikap dan perannya terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi evaluatif berkaitan erat dengan evolusi normatif, moral politik, dan etika politik Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan politik timbul dari hubungan antara individu yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kebersamaan timbul dari proses saling adaptasi antara berbagai kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hubungan antara warga masyarakat dengan pemegang kekuasaan secara alamiah berada dalam kondisi yang lebih harmonis bila dibandingkan dengan hubungan yang terdapat di masyarakat Barat. Info Khusus 4. Peranan Individu dalam Sistem Politik Sistem politik modern merupakan satu hal yang sangat kompleks. Politik bukanlah suatu bentuk ekspresi dan aktualisasi kemampuan pribadi seseorang melainkan sesuatu yang didukung konsep serta gagasan-gagasan warga negara atau anggota masyarakat secara konsekuen. Seorang politikus dalam suatu waktu memiliki peranan ganda. Misalnya, ia berperan sebagai anggota parlemen atau kabinet, sekaligus sebagai pemimpin partai politik atau organisasi kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut dalam menjalankan peranan yang satu sering bertentangan dengan norma dan aturan yang melekat dalam peran yang lain. Untuk Budaya Politik di Indonesia 7 itulah diperlukan kehati-hatian dalam mengungkapkan suatu pendapat, usulan, maupun gagasan. Kapan waktunya ia berperan sebagai anggota parlemen dan kapan ia berperan sebagai pemimpin partai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pentingnya pemisahan peranan (role diferentiation) dalam situasi tertentu. Sikap kehati-hatian dalam membedakan peranan politik itu dapat dikatakan sebagai salah satu interaksi budaya politik. Untuk melihat peranan individu-individu dalam sistem politik, Almond dan Verba membedakan ke dalam golongan subjek, yaitu: a. subjek pertama adalah struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, dan birokrasi, b. penunjang jabatan seperti pemimpin monarki, legislator, dan administrator, c. kebijaksanaan, keputusan, dan penguatan keputusan. Orientasi individual terhadap kehidupan politik dipengaruhi oleh orientasi seseorang secara terbuka terhadap hal-hal sebagai berikut: a. pengetahuan yang dimiliki tentang negara dan sistem politiknya dalam pengertian umum, b. perasaan seseorang tentang terhadap struktur dan peranan elit politik dan penganjurpenganjur kebijakan, c. perasaan seseorang tentang struktur-struktur individu, keputusan-keputusan yang dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tersebut, bagaimana perasaan dan pendapatnya terhadap hal itu, d. perasaan seseorang sebagai anggota sistem politik yang berkaitan dengan hak, kekuasaannya, kewajibannya, dan strateginya untuk dapat memasuki kelompok orangorang yang memiliki pengaruh, e. penilaian seseorang terhadap norma-norma berpolitik. 8 PKn SMA/MA Kelas XI Potret Nusantara Pembangunan Demokrasi Pemantapan Pendidikan Politik Perkuat Karakter Bangsa Suara Karya, Senin, 23 Agustus 2010 JAKARTA -, Dalam kesempatan tersebut, Suwarno mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berlangsung damai di sejumlah daerah. Menurut dia, pilkada damai dan demokratis menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan pendidikan politik. “Dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang damai, bermartabat, dan demokratis, ke depan, Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, karena memiliki banyak kelebihan dalam bermokrasi,” katanya. Suwarno melihat, dalam pilkada sangat dibutuhkan “wisdom” atau kearifan para elite politik dan masyarakat. “Dengan demikian, tidak perlu lagi banyak biaya yang dikeluarkan. Dan beragam permasalahan dalam pesta demokrasi tidak perlu lagi berakhir di pengadilan. Ini memang harus dilatih, bagaimana seseorang bertanggung jawab sesuai level kepemimpinannya, termasuk terhadap dirinya sendiri dalam kontribusinya membangun dan menumbuhkembangkan demokrasi,” ucapnya. Suwarno menuturkan, jika demokrasi sudah mantap, maka upaya mencapai kesejahteraan kelak tak hanya diukur dari pertumbuhan, tapi bagimana dengan pemerataannya. “Kesejahteraan harus seimbang antara kesejahateraan batin dengan fi sik. Ada orang dengan penghasilan rendah bisa menerima, tapi ada orang yang berpenghasilan lebih, tapi tidak menerima.” katanya. Menurut dia, Indonesia terus berupaya mengungguli negara-negara lain, sehingga bangsa ini tak boleh rendah diri. Harus ada kepercayaan diri dan keyakinan atas jati dirinya. “Kemampuan itu bisa ditingkatkan melalui tekad, semangat, dan format. Tekad harus kuat, semangat harus bagus, dan format harus lebih sistematis,” katanya. Format kesatuan bangsa dan politik Indonesia ke depan akan terus diperkuat. “Sehingga kita dapat diperhitungkan dunia. Yang mendasar adalah tekad dan semangat, itu harus ditanamkan masyarakat,” ujar Suwarno. (Yudhiarma/Victor AS) Sumber: Suara Karya.com Pemantapan penerapan pendidikan politik makin memperkuat karakter bangsa. Pendidikan politik mampu memperdalam kesadaran tentang makna kearifan dan sikap bijak dalam membangun, mengembangkan, dan menjunjung tinggi demokrasi. Berdasarkan tradisi yang sudah mengakar selama berabadabad, bangsa Indonesia memiliki basis kultur yang bijak, arif dan adil, sehingga sangat familiar dengan sikap tenggang rasa dan berlaku adil, Keberhasilan menanamkan nilai-nilai kearifan politik ke dalam ranah pemikiran warga, sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah bangsa. Pendidikan politik tidak harus sekadar teori. Pembelajaran dalam sikap dan perilaku sehari-hari, baik di rumah dan di lingkungan lainnya, adalah pelajaran politik yang sangat berharga. Budaya Politik di Indonesia 9 Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, orientasi warga negara terhadap kehidupan politik memengaruhi penggolongannya ke dalam kebudayaan politik. Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara kasar dengan sistem politik, apalagi hal itu menyangkut budaya politik yang lingkupnya luas, terutama bila subkultur disertakan. Agar diperoleh pendekatan dan gambaran yang relatif tepat mengenai orientasi individu terhadap budaya politik, perlu dikumpulkan informasi mengenai objek pokok orientasi politik. Adapun objek-objek orientasi politik tersebut meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, dan diri sendiri. 1. Berbagai Pendapat mengenai Budaya Politik di Indonesia Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. a. Budaya politik tradisional Budaya politik tradisional ialah budaya politik yang mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia. Sebagai contoh budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Budaya politik tradisional juga ditandai oleh hubungan yang bersifat patron-klien, seperti hubungan antara tuan dan pelayannya. Budaya politik semacam ini masih cukup kuat di beberapa daerah, khususnya dalam masyarakat etnis yang sangat konservatif. Masyarakat tradisional seperti ini biasanya berafi liasi pada partai-partai sekuler (bukan partai agama). b. Budaya politik Islam Budaya politik Islam adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada suatu keyakinan dan nilai agama Islam. Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas. Karenanya, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal tersebut menjadikan Islam sebagai salah satu budaya politik yang cukup mewarnai kebudayaan politik di Indonesia. Orientasi budaya politik yang mendasarkan pada nilai agama Islam mulai tampak sejak para pendiri bangsa membangun negeri ini. Budaya politik Islam biasanya dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Kelompok masyarakat Islam terdiri dari dua kelompok, yaitu tradisional dan modern. Kelompok tradisional biasanya diwakili oleh masyarakat santri yang berasal dari organisasi NU (Nahdlatul Ulama). Sementara kelompok modern diwakili oleh masyarakat santri dari organisasi Muhammadiyah. Perbedaan karakter Islam ini juga turut melahirkan perbedaan pilihan politik. Ini membuat budaya politik Islam menjadi tidak satu warna. c. Budaya politik modern Budaya politik modern adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu atau latar belakang agama tertentu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, dikembangkan budaya politik modern yang dimaksudkan untuk tidak mengedepankan budaya etnis atau agama tertentu. Pada masa pemerintahan ini, ada dua tujuan yang ingin dicapai yakni stabilitas keamanan dan kemajuan. B Macam-Macam Budaya Politik 10 PKn SMA/MA Kelas XI Seperti halnya budaya politik Islam, budaya politik modern juga bersifat kuat dan berpengaruh. Di dalamnya terdapat beragam subkultur seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Nyatanya hanya ada dua kelompok (birokrat dan militer) yang paling berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pada masa Orde Baru. Menurut antropolog berkebangsaan Amerika, Clifford Geertz ada tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yaitu: a. Budaya politik abangan Budaya politik abangan adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspekaspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya roh halus yang dapat memengaruhi hidup manusia. Tradisi selamatan merupakan ciri khas masyarakat ini. Upacara selamatan dilakukan untuk mengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu manusia. b. Budaya politik santri Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam. Masyarakat santri biasanya diidentikkan dengan kelompok yang sudah menjalankan ibadah atau ritual agama Islam. Pendidikan masyarakat santri ditempuh melalui lembaga pendidikan yang ada dalam pondok pesantren, madrasah, atau masjid. Pekerjaan masyarakat ini biasanya pedagang. Gambar 1.4 Budaya politik santri adalah budaya politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan, khususnya agama Islam. Sumber: wordpress.com c. Budaya politik priyayi Budaya politik priyayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan keluhuran tradisi. Priyayi adalah masyarakat kelas atas atau aristokrat. Pekerjaan kaum priyayi biasanya adalah para birokrat, yaitu bekerja sebagai pegawai pemerintah. Almond dan Verba mengklasifi kasikan tipe-tipe budaya politik menjadi tiga. Ketiga budaya politik tersebut yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipasi. Budaya Politik di Indonesia 11 a. Budaya politik parokial Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana. Ciri khas budaya politik parokial yaitu: 1) spesialisasi masih sangat kecil sehingga pelaku-pelaku politik memiliki kekhususan tugas, 2) satu peranan dilakukan bersama dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersama dengan peranannya baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. b. Budaya politik subjek Dalam budaya politik subjek, warga negara memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politik. Hal ini berarti bahwa masyarakat dengan tipe budaya politik ini telah menyadari otoritas pemerintahan. Namun demikian posisi sebagai subjek (kawula) mereka dipandang sebagai posisi yang positif. Biasanya, sikap-sikap seperti ini timbul diakibatkan oleh faktorfaktor tertentu, seperti proses kolonialisasi dan kediktatoran. c. Budaya politik partisipan Masyarakat dengan budaya politik partisipan memiliki orientasi politik yang ditujukan kepada sistem politik secara keseluruhan, struktur politik, dan administratif. Coba baca penggalan artikel berikut ini bersama kelompok Anda! Pola Tindakan Politik Konsep dalam masyarakat Jawa membentuk pola “tindak-tanduk yang wajar” yang berupa pengekangan emosi dan pembatasan antusiasme serta ambisi. Menyakiti dan menyinggung orang lain dipandang sebagai tindakan yang “kasar”. Elemen yang tampak dualistis, berakar pada tradisi kehidupan militer dan masyarakat sipil. Pada prinsipnya titik berat antara kedua tradisi bersifat kontradiktif. Tradisi militer mengutamakan hierarki dan komando yang ketat, segala gerak dan tindakan dibatasi. Militer juga menitikberatkan suasana penciptaan keamanan fi sik. Di lain pihak, kelompok sipil dilandasi oleh tradisi penuh keleluasaan dan persamaan. Hierarkinya bersifat jauh lebih longgar dan insidental. Pada kebanyakan masyarakat non-Barat(non-Anglo Saxon), terutama masyarakat Asia, persepsi yang dimiliki tentang kekuasaan berbeda dengan masyarakat Barat. Perbedaan ini berakar pada perbedaan falsafah yang fundamental mengenai hakikat kedudukan individu dalam masyarakat. Pada masyarakat Asia semangat kerja sama antaranggota masyarakat sangat sentral sehingga kepentingan pribadi individu ditempatkan pada posisi periferal, di mana kepentingan individu mudah dikorbankan untuk kepentingan kolektif. Sedangkan masyarakat non-Asia tidak demikian. Sumber: one.indoskripsi.com Setelah membaca artikel di atas, coba Anda diskusikan hal-hal berikut ini! 1. Tanggapan Anda mengenai isi artikel di atas. 2. Pola tindakan politik di Indonesia menurut pengamatan Anda. 3. Lakukan studi pustaka sebagai pendapat pembanding! Arena Diskusi 12 PKn SMA/MA Kelas XI 2. Ciri-ciri Umum Budaya Politik di Indonesia Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran tentang ciri-ciri budaya politik Indonesia, yaitu: a. Konfi gurasi subkultur di Indonesia masih beraneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa (nation building) dan pembangunan karakter (character building). b. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak. Masyarakat bawah masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, serta ikatan primordial. Sedangkan kaum elit politik sungguh-sungguh merupakan merupakan partisipan yang aktif. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendidikan modern. c. Sifat ikatan primordial yang masih berurat berakar yang dikenal melalui indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme dan nonpuritanisme, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan. d. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain, sikap asal bapak senang. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses output dari penguasa. e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. 3. Faktor Penyebab Berkembangnya Budaya Politik Budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat. b. Tingkat ekonomi masyarakat, yaitu makin tinggi tingkat ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat pun makin besar. c. Reformasi politik/political will, yaitu semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik. d. Supremasi hukum, yaitu adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas. e. Media komunikasi yang independen, yaitu media tersebut berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri. Gambar 1.5 Media dapat berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri untuk mendukung perkembangan budaya politik. Sumber: www.panyingkul.com Budaya Politik di Indonesia 13 Proses sosialisasi politik diharapkan terjadi secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya agar pengetahuan dan pemahaman tentang kehidupan politik tidak hanya menjadi monopoli kalangan elit politik. Partisipasi politik diharapkan datang dari segenap lapisan masyarakat, walaupun sudah barang tentu dalam kadar yang berlainan. Konsep sosialisasi politik sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan budaya politik di Indonesia. Pada hakikatnya semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan keluarga, kelompok maupun organisasi kepentingan, organisasi politik, sampai kepada pemerintah dapat menjadi sarana untuk memantapan dan menyebarluaskan budaya politik. Keterlaksanaan sosialisasi politik, sangat ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan tempat seseorang/individu berada. Selain itu, juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian seseorang. 1. Pengertian Sosialisasi Politik Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik berlaku di dalam semua sistem negara, baik yang menganut sistem politik demokratis, otoriter, maupun diktator. Di setiap negara, sosialisasi politik menjadi media untuk membentuk sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Sosialisasi politik tersebut mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi politik berlangsung lama dan rumit. Dalam proses tersebut terjadi usaha saling memengaruhi di antara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politik yang relevan hingga membentuk tingkah laku politik. Tingkah laku politik seseorang C Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik Coba Anda cari jawaban atas permasalahan-permasalahan berikut ini! 1. Sejauh mana perkembangan pendidikan politik di dalam masyarakat Indonesia? 2. Adakah perbedaannya antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan? 3. Sejauh mana pengaruh latar belakang pendidikan terhadap pemahaman masyarakat terhadap bidang politik? 4. Faktor-faktor apa saja yang menurut Anda dapat memengaruhi perkembangan budaya politik dalam masyarakat? Aktivitas Mandiri 14 PKn SMA/MA Kelas XI biasanya akan berkembang secara berangsur-angsur. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap seseorang. Berbagai pengaruh tersebut menjadi faktor pendorong untuk memunculkan persepsi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Berbagai pengertian atau batasan mengenai sosialisasi politik telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Meskipun di antara para ahli politik terdapat perbedaan, namun pada umumnya tetap pada prinsip-prinsip yang sama. Berikut ini beberapa pengertian sosialisasi politik menurut para ahli. a. David F. Aberle Dalam bukunya yang berjudul Culture and Socialization, David F. Aberle mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan baik sekarang maupun yang berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari. (Sumber: id.wikipidia.org) b. Gabriel Almond Gabriel Almond mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah proses di mana sikapsikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk yang merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya. (Sumber: id.wikipidia.org) Gambar 1.6 Sosialisasi politik adalah proses individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Sumber: wordpress.com Budaya Politik di Indonesia 15 c. Irvin L. Child Irvin L. Child berpendapat bahwa sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu-individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku yang dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya dengan dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaan dan dapat diterima sesuai dengan standar-standar kelompoknya. (Sumber: id.wikipidia.org) d. S.N. Eisentadt Dalam From Generation to Generation, S.N. Eisentadt mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah komunikasi yang dipelajari manusia dengan siapa individu-individu yang secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum. (Sumber: id.wikipidia.org) e. Denis Kavanagh Denis Kavanagh mengemukakan bahwa sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. (Sumber: id.wikipidia.org) f. Alfi an Alfi an mengartikan pendidikan politik sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat. Dengan demikian, masyarakat mengalami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal tersebut, dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru. (Sumber: id.wikipidia.org) Dari pandangan Alfi an, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni: 1) Pertama, sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terusmenerus selama peserta itu hidup. 2) Kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses mana berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung. Dari sekian banyak defi nisi tersebut, tampak beberapa kesamaan para ahli dalam mengemukakan beberapa segi penting sosialisasi politik, yaitu: a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi. b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. c. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup. d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial. 16 PKn SMA/MA Kelas XI Tokoh GABRIEL ALMOND Gabriel A. Almond (12 Januari 1911 - 25 Desember 2002) merupakan ilmuwan politik dari Amerika Serikat. Ia terkenal karena karya pionir di bidang perbandingan politik, perkembangan politik, dan budaya politik. Almond lahir di Rock Island, Illinois. Ia merupakan putra imigran dari Rusia dan Ukraina. Di masa dewasa, Almond kuliah di Universitas Chicago, hingga menyelesaikan program pascasarjana. Selesai kuliah, Almond bekerja di Harold Lasswell. Almond menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1938, dengan disertasi doktornya yang berjudul Plutokrasi dan Politik di New York City, tetapi tidak dipublikasikan hingga tahun 1998. Almond mengajar di Brooklyn College (sekarang Universitas Kota New York) 1939-1942. Pada waktu Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II, Almond bergabung dengan Kantor Informasi Perang. Ia bertugas menganalisis propaganda, dan menjadi kepala dari Bagian Informasi Musuh. Seusai perang, Almond bekerja untuk Lembaga Strategis Survei pasca-Perang di Jerman. Almond kembali ke kehidupan akademik pada tahun 1947 dan mengajar di Yale (1947-1950) dan (1959-1963), Princeton (1950-1959), dan Universitas Stanford (1963-1993). Dia juga menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Politik di Stanford (1964-1969). Selain itu, Almond juga menghabiskan waktu sebagai dosen tamu di berbagai universitas, seperti Universitas Tokyo di Jepang, Universitas Belo Horizonte di Brasil, dan Universitas Kiev. Meskipun Almond pensiun pada tahun 1976 dan menjadi profesor emeritus di Stanford, ia terus menulis dan mengajar hingga kematiannya. Almond mengetuai Dewan Penelitian Ilmu Sosial Perbandingan Komite Politik selama bertahun-tahun. Ia juga presiden dari Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA) untuk 1965-1966. Pada tahun 1981, ia menerima APSA’s James Madison Award, yang diberikan kepada seorang ilmuwan politik. Sumber: id.wikipedia.org Sumber: www.wikipidia.org Budaya Politik di Indonesia 17 2. Proses Sosialisasi Politik Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak-kanak atau remaja. Tahap lebih awal dari belajar politik mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan, seperti keterikatan kepada sekolah-sekolah mereka, bahwa mereka berdiam di suatu daerah tertentu. Anak muda mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva, kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Pemahaman ini diikuti oleh simbol-simbol otoritas umum, seperti polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak, seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara dalam sistem politik. Peranan keluarga dalam sosialisasi politik sangat penting. Seorang anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Easton dan Dennis mengutarakan ada 4 (empat) tahap dalam proses sosialisasi politik dari anak, yaitu: a. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden, dan polisi. b. Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah. c. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara (pemilu). d. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi-institusi ini. Di Rusia dilakukan suatu penelitian secara khusus untuk menyelidiki nilainilai pengasuhan anak yang memengaruhi sosialisasi politiknya. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Tradisi; terutama agama, tetapi juga termasuk ikatan-ikatan kekeluargaan dan tradisi pada umumnya 2. Prestasi; meliputi ketekunan, pencapaian/perolehan, ganjaran-ganjaran material mobilitas sosial. 3. Pribadi; meliputi kejujuran, ketulusan, keadilan, dan kemurahan hati. 4. Penyesuaian diri; yaitu bergaul dengan baik, menjauhkan diri dari kericuhan, menjaga keamanan dan ketenteraman. 5. Intelektual; belajar dan pengetahuan sebagai tujuan. 6. Politik; sikap-sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan berkaitan dengan pemerintahan. Sumber: id.wikipedia.org Info Khusus 18 PKn SMA/MA Kelas XI 3. Peran dan Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Hal itu sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik, Michael Rush dan Phillip Althoff mengemukakan fungsi sosialisasi sebagai berikut: a. Melatih individu Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Pembelajaran mengenai pemahaman sistem politik suatu negara pun diajarkan di bangku sekolah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan pemahaman kepada semua warga negara sebagai subjek dan objek politik. Dalam proses pembelajaran politik tersebut dimungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum. b. Memelihara sistem politik Sosialisasi politik juga berfungsi untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Setiap warga negara harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sistem politik. Pemahaman tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang mudah sifatnya, seperti warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri. Melalui pemahaman tersebut, setiap warga negara dapat memiliki identitas kebangsaan yang jelas. 4. Cara Melakukan Sosialisasi Politik Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu: a. Imitasi Cara yang pertama dalam melakukan sosialisasi politik adalah imitasi. Melalui imitasi, seorang individu meniru terhadap tingkah laku individu lainnya. b. Instruksi Cara melakukan sosialisasi politik yang kedua adalah instruksi. Gaya ini banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. Melalui instruksi, seorang individu diberitahu oleh orang lain mengenai posisinya di dalam sistem politik, apa yang harus mereka lakukan, bagaimana, dan untuk apa. Budaya Politik di Indonesia 19 Sumber: media.vivanews.com Gambar 1.7 Gaya sosialisasi politik instruksi banyak berkembang di lingkungan militer ataupun organisasi lain yang terstruktur secara rapi melalui rantai komando. c Motivasi Cara melakukan sosialisasi politik yang terakhir adalah motivasi. Melalui cara ini, individu langsung belajar dari pengalaman, membandingkan pendapat dan tingkah sendiri dengan tingkah orang lain 5. Alat atau Sarana Sosialisasi Politik Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses seseorang dalam belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Adapun sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain: a. Keluarga (family) Wadah sosialisasi nilai-nilai politik yang paling efi sien dan efektif adalah di dalam keluarga. Dimulai dari keluarga inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi “perbincangan” politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. b. Sekolah Di sekolah melalui pelajaran civics education (pendidikan kewarganegaraan), peserta didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. c. Kelompok pertemanan (peer groups) Sarana sosialisasi politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau peer group. Peer group termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah berlangsung sejak masa pergerakan nasional. 20 PKn SMA/MA Kelas XI d. Media massa Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung berlebihan. e. Pemerintah Pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan, melalui beberapa mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan peserta didik kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan ini memengaruhi budaya politiknya. f. Partai politik Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan memperjuangkan kepentingan umum, sehingga mendapat dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu. Gambar 1.8 Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran sebagai sosialisasi politik Sumber: media.vivanews.com Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: 1) Sosialisasi politik Dalam melaksanakan fungsi sosialisasi politik, partai politik berperan mentransmisikan budaya politik dalam rangka pembentukan sikap dan orientasi anggota masyarakat sebagai warga negara (pendidikan politik). Budaya Politik di Indonesia 21 2) Rekrutmen politik Dalam melaksanakan fungsi rekrutmen, partai politik melakukan seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya, dan pemerintahan secara khusus. 3) Partisipasi politik Dalam menjalankan fungsi partisipasi politik, partai politik menjadi sarana kegiatan bagi masyarakat dalam memengaruhi proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui pemilu dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. 4) Artikulasi kepentingan Dalam menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, partai politik merumuskan dan menyalurkan berbagai ragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. 5) Agregasi kepentingan Dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan, partai politik mengolah dan memadukan berbagai tuntutan dan dukungan masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintah. 6) Komunikasi politik Dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, partai politik menghubungkan antara arus informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya. Diskusikan dengan kelompok Anda permasalahan-permasalahan berikut ini! 1. Menurut pendapat Anda, sejauh mana arti penting sosialisasi politik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan arti penting peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? 2. Sudah idealkah peran partai politik di Indonesia dalam sosialisasi politik? Arena Diskusi D Peran Serta dalam Budaya Politik Partisipan Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan). Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut. 22 PKn SMA/MA Kelas XI Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung programprogram pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. 1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu: a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan post behavioral (pasca tingkah laku). Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu: a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik? b. Siapa saja yang terlibat? c. Apa implikasinya? d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik? e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik? Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik. Budaya Politik di Indonesia 23 Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Sarjana Konsep Indikator Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingankepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. - Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah - Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik. Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). - Berupa kegiatan individu atau kelompok - Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik. Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. - Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara biasa Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. - Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik - Memiliki tingkatantingkatan partisipasi Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah - Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan - Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara preman (biasa) 24 PKn SMA/MA Kelas XI Sarjana Konsep Indikator Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. - Berupa kegiatankegiatan sukarela - Dilakukan oleh warga negara - Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Sumber: www. wikippedia.org Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu: a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap, b. warga negara biasa (preman) bukan pejabat, c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak, e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak. 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. a. Bentuk konvensional Bentuk konvensional antara lain: 1) dengan pemberian suara (voting), 2) dengan diskusi kelompok, 3) dengan kegiatan kampanye, 4) dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5) dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6) dengan pengajuan petisi. Budaya Politik di Indonesia 25 b. Bentuk nonkonvensional Bentuk nonkonvensional antara lain: 1) dengan berdemonstrasi, 2) dengan konfrontasi, 3) dengan pemogokan, 4) tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5) tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6) dengan perang gerilya/revolusi. Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. a. Partisipasi aktif Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik. b. Partisipasi pasif Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu: a. kegiatan pemilihan, b. lobi, c. kegiatan organisasi, d. mencari koneksi, e. tindakan kekerasan. Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu: a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat. b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah. Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. 26 PKn SMA/MA Kelas XI 4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik dalam proses politik, yaitu: a. Modernisasi Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru. d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini, bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik. Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nilai-Nilai Pancasila Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya Politik di Indonesia 27 e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik (antipolitik). Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik. Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff antara lain: a. menduduki jabatan politik atau administrasi, b. mencari jabatan politik atau administrasi, c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik, g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi, h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik, i. voting (pemberian suara). 5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya: a. Keimer Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu: 1) modernisasi, 2) terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial, 3) meluasnya partisipasi masyarakat, 4) konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik, 5) keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Ramlan Surbakti Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. c. Milbart Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu: 1) penerimaan perangsang politik, 2) karakteristik sosial seseorang, 3) sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup, 4) perbedaan regional. 28 PKn SMA/MA Kelas XI d. Arbi Sanit Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu: 1) kebebasan berkompetisi di segala bidang, 2) kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 3) keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur, 4) penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam masyarakat, 5) adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sumber: sistempolitikindonesia.blogspot.com Info Khusus 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan. Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu: a. Model pembangunan liberal borjuis Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat. b. Model pembangunan otokrasi Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik untuk menciptakan stabilitas politik. c. Model teknokrasi Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. d. Model populasi Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Budaya Politik di Indonesia 29 Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu: a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi, b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok, c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu, d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan, e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional. Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan sebagian rakyat. b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan. c. Ketidakacuhan (apatis) yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu. Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya. Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kejayaan? Refleksi Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut! Aktivitas Mandiri 30 PKn SMA/MA Kelas XI Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik. Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif. Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri. Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembagalembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu: imitasi, instruksi, dan motivasi. Rangkuman Budaya Politik di Indonesia 31 Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa, pemerintah, dan partai politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatankegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada bab 2 Budaya demokrasi menuju masyarakat madani Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakilwakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, sikap dan perilaku masyarakatnya selalu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 1. Pengertian Demokrasi Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Istilah tersebut diutarakan pertama kali di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Athena dianggap sebagai negara yang pertama kali menerapkan sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Defi nisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Perkembangan istilah demokrasi terjadi seiring dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembagian kekuasaan suatu negara yang berdasarkan pada konsep dan prinsip trias politika. Dalam demokrasi, kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tokoh Gusdur Terima Gelar Bapak Demokrasi Papua Warga Papua memberikan penghargaan berupa gelar Bapak Demokrasi Papua kepada presiden ke-4 RI, almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pemberian gelar tersebut ditandai oleh penyerahan cendera mata berupa dua burung cenderawasih dalam kotak kaca kepada anak almarhum, Inayah Wahid. Penghargaan itu diberikan dalam acara memperingati 10 tahun kembali nama Papua yang digelar di Gedung Olahraga Cenderawasih, Jayapura, yang juga ditandai oleh peluncuran buku berjudul Hai Tanahku Papua, Untukmu Pahlawan yang diterbitkan Konsensus Nasional Papua. Sumber: wordpress.com A Pengertian dan Prinsip-Prinsip Demokrasi 40 PKn SMA/MA Kelas XI Ny. Lilik CH Wahid, adik almarhum yang mendampingi Inayah, mengajak agar masyarakat Papua bekerja keras guna mencapai kesejahteraan dan memperbaiki diri sendiri. “Kita sudah capek berwacana dan beretorika. Kini saatnya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan,” ajak Ny. Lilik Wahid seraya menambahkan, dirinya yang saat ini berada di Komisi I DPR siap membantu Papua. Sementara itu, Inayah, putri bungsu Gus Dur, mengatakan, dirinya bersama keluarga menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan rakyat Papua terhadap ayahandanya. Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut menuturkan, Gus Dur berjasa bagi Papua dengan telah mengembalikan nama Papua dari sebelumnya Irian Jaya. Sumber: kompas.com 2. Hakikat Demokrasi Pada hakikatnya, demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsurunsur moral. Dengan demikian, demokrasi didasari oleh beberapa nilai (value). Hendry B. Mayo mengemukan tentang nilai-nilai dalam demokrasi, antara lain: a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peacefull settlement of confl ict), b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful changein a changing society), c. menyelenggarakan penggantian pemimpin secara teratur (membatasi pemakaian kekerasan/paksaan seminimal mungkin (minim of coercion), d. mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity), e. menjamin tegaknya keadilan, f. memajukan ilmu pengetahuan, g. pengakuan dan penghormatan terhadap kekebasan. Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 41 tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal. Gambar 2.2 Melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pelaksanaan demokrasi mampu mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Sumber: wordpress.com Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai di dalamnya, membawa keuntungan bagi masyarakat. Keuntungan tersebut antara lain: 1. kebebasan untuk berpendapat, 2. kebebasan untuk membuat kelompok, 3. kebebasan untuk berpartisipasi, 4. kesetaraan antarwarga, 5. saling percaya, 6. kerja sama. Akan tetapi, mengingat masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, segala bentuk kebebasan tersebut haruslah dilaksanakan dengan batasan-batasan untuk saling menghormati. Hal paling penting inilah yang seharusnya menjadi agenda utama pemerintah saat ini guna mengurangi kesalahpahaman dalam memahami nilai-nilai demokrasi. Bila tidak, kesalahpahaman seringkali mengakibatkan hal-hal destruktif terhadap masyarakat 3. Pilar Demokrasi Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica. Prinsip ini membagi ketiga kekuasaan politik negara untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara. Tiga jenis lembaga tersebut adalah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga lembaga saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip keseimbangan. 42 PKn SMA/MA Kelas XI Peran ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah: a. Lembaga-lembaga pemerintah memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif. b. Lembaga-lembaga pengadilan berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. c. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Keputusan legislatif dibuat oleh rakyat melalui wakil-waklinya. Para wakil rakyat ini wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya. Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain. Beberapa fakta sejarah mencatat bahwa kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif hingga mampu menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa memedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Sumber: vivanews.com Gambar 2.3 Kekuasaan legislatif di Indonesia dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pemilu diharapkan menjadi kegiatan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi. Pemilu yang demikian tentunya harus berlangsung dengan damai dan demokratis. Pemilu yang berjalan lancar dan tertib, demokratis, serta berlangsung tanpa gejolak, kekerasan, dan pertumpahan darah merupakan prestasi luar biasa bagi bangsa Indonesia. Coba Anda cermati makna dari kalimat di atas! Apa komentar Anda menanggapi kalimat di atas! Aktivitas Mandiri Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 43 4. Lembaga dan Masyarakat sebagai Penggerak Demokrasi Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat Indonesia saat ini belum bisa terwujud. Anggapan yang muncul, demokrasi lebih diidentikkan kepada halhal bersifat politis, sehingga yang terjadi isu-isu demokratis tersebut lebih berkembang pesat di kalangan partai politik. Dalam pelaksanaannya demokrasi, belum bisa menyentuh kepada lembaga atau masyarakat. Saat ini lembaga dan masyarakat belum bisa menerapkan pendekatan demokrasi dalam berorganisasi atau bermasyarakat. Mereka masih memakai atau lebih suka menerapkan pendekatan adat dan budaya masing-masing. Hal tersebut karena adat dan budaya dianggap sudah menjadi kebiasaan dan lebih mudah dikenal masyarakat. Akan tetapi, mereka tidak sadar bahwa pendekatan-pendekatan adat dan budaya masing-masing tersebut tidak bisa dipakai jika dihadapkan dengan adat dan budaya yang lain. Seringkali timbul tindakan-tindakan destruktif yang dilatarbelakangi oleh adat dan budaya. Misalnya, jika timbul permasalahan di Yogyakarta, tidak mungkin bila diselesaikan menggunakan pendekatan adat atau budaya Batak, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, mengingat Indonesia memiliki keragaman masyarakat yang sangat tinggi, demokrasi yang menjadi asas negara saat ini diharapkan bisa memancarkan nilai-nilai demokratisnya agar lebih universal dan dapat menjadi solusi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat perbedaan-perbedaan yang ada. Menurut Dahl, terdapat beberapa keuntungan demokrasi selain contoh sederhana di atas, yaitu: a. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik. b. Demokrasi menjamin warga negaranya dengan sejumlah hak asasi manusia yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sitem yang tidak demokratis. c. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan. d. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya. e. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri. f. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral. g. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan. h. Hanya pemerintahan demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi. i. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain. j. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Hal-hal di atas menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat untuk mewujudkannya. Sukses di bidang politik tidak menjadi jaminan keseluruhan masyarakat menerapkan nilainilai demokrasi. Perlu adanya langkah-langkah intensif dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut. 44 PKn SMA/MA Kelas XI 5. Macam-Macam Demokrasi Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Masing-masing negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian. a. Berdasarkan ideologi Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. 1) Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal) Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. 2) Demokrasi rakyat Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar”, yang berhaluan Marxisme-komunisme. Gambar 2.4 Negara-negara Eropa Timur pernah menerapkan sistem demokrasi proletar. Sumber: www.earth-photography.com b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 45 1) Demokrasi langsung Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM). 2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen). Gambar 2.5 Parlemen merupakan representasi perwakilan rakyat dalam suatu negara. Sumber: wordpress.com 3) Demokrasi perwakilan sistem referendum Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Menurut John Locke, ada dua asas terbentuknya negara. Pertama, pactum unionis yaitu perjanjian antarindividu untuk membentuk negara. Kedua, pactum suvjektionis, yaitu perjanjian negara yang dibentuknya. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people). Sumber: id.wikipedia.org Info Khusus Sumber: wordpress.com 46 PKn SMA/MA Kelas XI c. Berdasarkan titik perhatian Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. 1) Demokrasi formal Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. 2) Demokrasi material Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upayaupaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui. 3) Demokrasi gabungan Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasil material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia. 6. Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafi ie, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain: a. Adanya pembagian kekuasaan Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. b. Pemilihan umum yang bebas Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 47 Gambar 2.6 Pemilu menjadi cara bagi warga negara untuk memilih wakil rakyat. Sumber: www.swaberita.com Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara. c. Manajemen yang terbuka Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat. d. Kebebasan individu Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain. e. Peradilan yang bebas Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. f. Pengakuan hak minoritas Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 48 PKn SMA/MA Kelas XI g. Pemerintahan yang berdasarkan hukum Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. h. Supremasi hukum Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan. i. Pers yang bebas Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. j. Beberapa partai politik Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru. Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang. Gambar 2.7 Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya Sumber: i.ytimg.com Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 49 Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu: a. Masalah pembentukan negara Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. b. Dasar kekuasaan negara Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. c. Susunan kekuasaan negara Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. d. Masalah kontrol rakyat Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga yang dipilih dari rakyat. Dengan demikian, secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1955 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Sumber: www.politikita.com Indonesia kembali masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu. Lakukan kegiatan berikut ini! 1. Lakukan studi pustaka mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia! 2. Berikan penilaian mengenai pelaksanaan pemilihan umum tersebut! 3. Diskusikan bersama kelompok Anda! Arena Diskusi 50 PKn SMA/MA Kelas XI Reformasi menuntut perubahan dalam semua aspek kehidupan, khususnya bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Masyarakat mengharapkan terwujudnya perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan berma syarakat. Salah satu harapan masyarakat adalah terwujudnya kedaulatan rakyat yang telah hilang. Terwujudnya kedaulatan rakyat, menjadi ciri kehidupan bernegara yang demokratis. Kehidupan bernegara yang demokratis, merupakan arah yang hendak dicapai dalam perubahan di bidang politik. Untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, diperlukan terciptanya masyarakat madani. Kehidupan masyarakat madani ditandai dengan adanya keterbukaan di bidang politik. Kehidupan masyarakat madani juga memiliki tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. 1. Pengertian Masyarakat Madani Istilah masyarakat madani sebenarnya merupakan istilah baru dari hasil pemikiran Prof. Naquib al-Attas. Ia adalah seorang fi losof kontemporer dari Malaysia. Di Indonesia, istilah masyarakat madani atau civil society baru populer pada dasawarsa 1990-an. Pada awalnya, istilah masyarakat madani di Indonesia bermula dari gagasan Dato Anwar Ibrahim. Menteri Keuangan dan Asisten Perdana Menteri Malaysia itu berkunjung ke Indonesia membawa istilah masyarakat madani sebagai terjemahan civil society. Istilah masyarakat madani disampaikan dalam ceramahnya pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara Festival Istiqlal, 26 September 1995. Namun sebenarnya, istilah tersebut dikemukakan oleh Cicero dalam fi lsafat politiknya. Ia menyebut dengan istilah societies civillis. Pada awalnya, istilah tersebut identik dengan negara. Namun dalam perkembangannya, istilah societies civillis dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi, berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan yang tertentu. Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu madinah, yang artinya kota. Dengan demikian masyarakat madani secara etimologis berarti masyarakat kota. Meskipun demikian, istilah kota tidak merujuk semata-mata kepada letak geografi s, tetapi justru kepada karakter atau sifat-sifat tertentu yang cocok untuk penduduk sebuah kota. Dari sini kita paham bahwa masyarakat madani tidak asal masyarakat yang berada di perkotaan, tetapi yang lebih penting adalah memiliki sifat-sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu yang berperadaban. Gambar 2.8 Istilah masyarakat madani disampaikan Dato Anwar Ibrahim pada simposium nasional dalam rangka Forum Ilmiah di acara Festival Istiqlal, 26 September 1995. Sumber: malaysia123.com B Masyarakat Madani Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 51 Menurut rumusan PBB, masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Adapun dalam frasa bahasa Latin, masyarakat madani merupakan padanan frasa civillis societies. Artinya adalah suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Dalam bahasa Inggris, masyarakat madani dikenal dengan istilah civil society. Artinya adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Dalam perkembangannya, istilah masyarakat madani dipahami para ahli berdasarkan lingkungan masing-masing. Defi nisi tersebut merupakan hasil analisis dan kajian dari fenomena masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian masyarakat madani. a. Zbighiew Rau Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lainnya guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sistem nilai yang harus ada dalam masyarakat madani menurut Zbighiew Rau adalah: 1) individualisme, 2) pasar (market), 3) pluralisme. b. Han Sung Joo Masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hakhak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasi isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam civil society ini c. Anwar Ibrahim Masyarakat madani adalah masyarakat ideal yang memiliki peradaban maju dan sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat, yaitu masyarakat yang cenderung memiliki usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan untuk mengikuti undang-undang bukan nafsu, demi terlaksananya sistem yang transparan. d. Nurcholish Madjid Masyarakat madani adalah suatu tatanan kemasyarakatan yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan berkeadaban serta menghargai akan adanya pluralisme (kemajemukan). e. A.S. Hikam A.S. Hikam mendefi nisikan pengertian masyarakat madani berdasarkan istilah civil society. Menurutnya, civil society didefi nisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan: a. Kesukarelaan (voluntary), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. b. Keswasembadaan (self generating), artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi. 52 PKn SMA/MA Kelas XI Gambar 2.9 Masyarakat madani memiliki keswadayaan yang tinggi. Sumber: wordpress.com Tokoh Nucholish Madjid dan Masyarakat Madani Cak Nur merupakan ikon pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Gagasannya tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual Islam terbesar di Indonesia. Nurcholish Madjid yang telah melakukan rekonstruksi terhadap masyarakat madani dalam artikelnya “Menuju Masyarakat Madani”. Nurcholish Madjid yang mencoba melihat civil society berkaitan dengan masyarakat kota madinah pada zaman Rasulullah. Menurut Madjid, Piagam Madinah merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia yang meletakkan dasar-dasar pluralisme dan toleransi, sementara toleransi di Eropa (Inggris) baru dimulai dengan The Toleration Act of 1689. Sumber: islamkuno.com Sumber: wordpress.com c. Keswadayaan (self supporting), artinya kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain. d. Kemandirian yang tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara. e. Keterkaitan dengan norma-norma hukum, yang artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Dari beberapa defi nisi di atas, dapat dirangkum bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri di hadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, dan memiliki lembagalembaga yang mandiri dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 53 2. Karakteristik Masyarakat Madani Masyarakat madani atau yang disebut orang barat civil society mempunyai prinsip pokok pluralisme, toleransi, dan hak asasi (human right), termasuk di dalamnya adalah demokrasi. Bagi bangsa Indonesia, masyarakat madani menjadi suatu cita-cita bagi negara. Sebagai bangsa yang pluralis dan majemuk, model masyarakat madani merupakan tipe ideal suatu masyarakat Indonesia demi terciptanya integritas sosial bahkan integritas nasional. Menurut Bahmueller, terdapat beberapa karakteristik masyarakat madani, di antaranya: a. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. b. Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. e. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. f. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. g. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Dari beberapa karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis yang para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis) dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai keamanan sipil (civil security), tanggung jawab sipil (civil responsibility), dan ketahanan sipil (civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani, yaitu: a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. b. Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antarkelompok. c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan atau dengan kata lain terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. d. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. e. Adanya persatuan antarkelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan. 54 PKn SMA/MA Kelas XI f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmasyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Tanpa prasyarat tersebut, masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada kekuasaan masyarakat sipil yang sempit. Hal tersebut tidak ubahnya dengan sistem militerisme yang antidemokrasi dan sering melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani. Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah semangat kelompok yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa. Dalam mewujudkan masyarakat madani, terdapat sikap-sikap yang saling bertentangan satu sama lain. Kesemua sikap perlu dipahami agar setiap masyarakat dapat memilih sikap yang mendukung ke arah terwujudnya masyarakat madani dan bukan sebaliknya. Beberapa sikap yang saling bertentangan tersebut adalah: 1. Sentralisme dan lokalisme 2. Pluralisme dan rasisme 3. Elitisme dan komunalisme • Menurut pendapat Anda, sikap mana yang perlu dikembangkan dan sikap mana yang perlu dihindari? • Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan hasilnya di depan kelas! Arena Diskusi 3. Hubungan antara Masyarakat Madani dengan Demokrasi Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat koeksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifi kan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan. Masyarakat madani mensyaratkan adanya civic engagement, yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civic engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antara satu dengan lainnya. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 55 Masyarakat madani dan demokrasi menurut Ernest Gellner merupakan dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. 4. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia Di Indonesia, sudut pandang pemahaman masyarakat madani dapat dirumuskan secara sederhana. Rumusan tersebut yaitu membangun masyarakat yang adil, terbuka dan demokratif, dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sahnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur. Bentuk-bentuk hubungan sosial tersebut yaitu toleransi dan pluralisme. Keduanya merupakan wujud ikatan keadaban (bond of civility). Maka dari itu, toleransi dan pluralisme menjadi bagian untuk menwujudkan nilai-nilai keadaban. Guna mewujudkan terciptanya masyarakat madani, diperlukan berbagai upaya sebagai berikut: a. Meningkatkan usaha menciptakan pemerintahan yang baik Terciptanya pemerintahan yang baik (good government) merupakan tuntutan masyarakat pada era reformasi. Pemerintahan yang baik menjadi prasyarat untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani yang sehat. Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah pemerintahan yang efesien dan efektif, profesional, berwibawa, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ciri khas dari pemerintahan yang bersih adalah dapat dipercaya (credible), dapat diterima (acceptable), dapat memimpin (capable), pemerintahan bersih (clean government). Sumber: www.presidenri.go.id Gambar 2.10 Demi terciptanya masyarakat madani, diperlukan terwujudnya good government. Melalui pemerintahan yang baik, masyarakat dapat menciptakan pembangunan secara merata. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkatkan. Peningkatan taraf hidup, berarti meningkatkan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan merupakan salah satu karakteristik masyarakat madani. 56 PKn SMA/MA Kelas XI b. Meningkatkan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan Sebagaimana prinsip trias politika, sautu pemerintahan yang ideal terbagi ke dalam 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya terwadahi dalam lembagalembaga negara. Ketiga lembaga harus mampu menjalankan peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, dapat tercipta tingkat keseimbangan hubungan antara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legeslatif, dan kekuasaan yudikatif. Di dalam menjalankan perannya, lembaga legislatif menjadi cerminan aspirasi masyarakat yang diwakili. Dengan demikian, kehidupan yang demokratis lebih terjamin. Makin terjamin demokrasi warga negara, berarti makin dekat bangsa Indonesia ke arah terwujudnya masyarakat madani. c. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian Masyarakat madani menuntut pemerataan kehidupan ekonomi yang lebih merata. Dengan adanya pemerataan, kegiatan perekonomian menjadi hak semua warga negara. Kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi milik sekelompok kecil anggota masyarakat. Kegagalan dalam menerapkan pemerataan ekonomi, dapat menciptakan kehidupan perekonomian yang tidak demokratis. Namun sebaliknya, pemerataan kegiatan perekonomian, dapat menjamin kehidupan ekonomi yang demokratis. Makin demokratis suatu bangsa, berarti makin mudah mewujudkan terciptanya masyarakat madani. d. Meningkatkan pemahaman perlunya kebebasan pers Di dalam kehidupan masyarakat madani, pers memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial. Namun tentunya, fungsi kontrol harus dilakukan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan etika jurnalistik. Kontrol sosial yang dilakukan pers hanya dapat terwujud bila terdapat perlindungan terhadap pers. Terciptanya kebebasan pers, yaitu berkembangnya media massa baik cetak maupun elektronik yang sanggup berfungsi mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melakukan fungsi kontrol sosial. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat demokrasi. Makin banyak syarat demokrasi terpenuhi, berarti makin mudah membawa masyarakat ke arah masyarakat madani. e. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial Terbentuknya lembaga pene gak hukum harus mampu mencerminkan berlakunya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyara kat, berbangsa, dan bernegara menuju suatu tatanan masyarakat madani atau civil society Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi. Di dalamnya terkandung semangat untuk mewujudkan ketaatan kepada hukum untuk semua orang dan bukan hanya untuk kepentingan penguasa. Setiap orang sama di depan hukum, sehingga dituntut kedisiplinan yang sama terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Terciptanya perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial, mampu menghilangkan diskriminasi di bidang hukum. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga hukum berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial, merupakan karakteristik masyarakat madani. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 57 f. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan Pendidikan menjadi jalan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu diciptakan sistem pendidikan yang baik. Sistem pendidikan yang baik, menekankan pada aspek kearifan budaya dan nilai-nilai lokal sebagai pijakan berbangsa. Identitas kebangsaan hanya bertahan jika sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang mengacu pada nilai-nilai kultural bangsa dilakukan melalui lembaga pendidikan. Makin baik sistem pendidikan, makin banyak pula tercipta sumber daya manusia yang berkualitas. Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan prinsip-prinsip masyarakat madani. g. Menanamkan sikap mencintai dan menghargai budaya bangsa Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Keanekaragaman budaya tersebut menciptakan pula keanekaragaman pemikiran, pola-pola perilaku, dan tradisi. Kesemuanya memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan dilestarikan. Untuk itulah, bangsa Indonesia perlu menghayati dan mengamalkan semangat kebhinnekatunggalikaan. Perbedaaan yang dimiliki setiap suku bangsa merupakan identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan budaya daerah akan memberikan sumbangan bagi perkembangan rasa kesatuan bangsa Indonesia. Pluralisme bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi menjadi kebanggaan sebagai identitas bangsa Indonesia yang kuat dan benar. Bila bangsa Indonesia dapat menghargai pluralisme, berarti salah satu syarat menjadi masyarakat madani telah terpenuhi. Masyarakat plural merupakan ciri masyarakat madani. Sumber: blogdetik.com Gambar 2.11 Makin tinggi kualitas sumber daya manusia, makin mudah pula penerapan prinsip-prinsip masyarakat madani. 58 PKn SMA/MA Kelas XI Pemetaan Civil Society Pemetaan tentang civil society pernah dilakukan oleh Michael W. Foley dan Bob Edwards yang menghasilkan Civil Society I dan Civil Society II. Namun dalam perkembangannya, terdapat analisis yang mencakup dari kedua aspek (Civil Society I dan II), hingga menghasilkan kombinasi atau tipe Civil Society III. 1. Dalam wacana Civil Society I lebih menekankan aspek horizontal dan biasanya dekat dengan aspek budaya. 2. Wacana dalam Civil Society II memfokuskan pada aspek vertikal dengan mengutamakan otonomi masyarakat terhadap negara dan erat dengan aspek politik. 3. Pembahasan Civil Society III merupakan upaya untuk mempertemukan Civil Society I dan Civil Society II. Sumber: www.politikkita.co Info Khusus 5. Kendala dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia Terciptanya masyarakat madani, menjadi cita-cita ideal setiap bangsa. Namun tentunya, cita-cita tersebut perlu diwujudkan dengan usaha keras. Diperlukan juga daya tahan yang tinggi untuk mengatasi berbagai kendala, baik kendala yang berkaitan dengan struktur sosial, maupun kendala yang berkai tan dengan keadaan masyarakat. Berbagai permasalahan bangsa juga menjadi kendala dalam mewujudkan terciptanya masyarakat madani. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mewujudkan masyarakat madani antara lain: a. terjadinya krisis perekonomian, b. masih kuatnya perilaku korupsi, c. ancaman disintegrasi bangsa, d. belum maksimalnya kualitas sumber daya manusia, e. belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia, f. kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku, g. rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara, h. kurangnya perangkat hukum, i. rendahnya kesadaran hukum. Berbagai kendala tersebut perlu diatasi oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Untuk itulah, cara untuk menanggulangi kendala juga harus dipikirkan bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersama-sama melaksanakan cara-cara tersebut secara konsekuen. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 59 1. Carilah referensi yang berkaitan dengan pokok bahasan masyarakat madani! 2. Buatlah presentasi yang berkaitan dengan masyarakat madani! (Bila perlu gunakan powerpoint) 3. Presentasikan di hadapan teman-teman sekelas Anda! 4. Buatlah rangkuman dari keseluruhan hasil presentasi! Aktivitas Mandiri Potret Nusantara Partisipasi Warga Solo Tertinggi Pelaksanaan Pilkada di Jateng Rabu, 28/04/2010 09:00 WIB - cka/yok SOLO,-Tingkat partisipasi masyarakat Kota Solo dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) rupanya yang paling tinggi di Jawa Tengah. Dalam proses pemilihan yang berlangsung Senin (26/4) lalu, diketahui sebanyak 71 persen masyarakat Solo ikut berpartisipasi dalam Pilkada. “Sejauh ini ternyata Solo yang paling tinggi partisipasi masyarakatnya dalam Pilkada di Jateng,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdul Fikri Fakih, Selasa (27/4). Hal itu diungkapkannya saat berkunjung ke Kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Solo. DPRD Jateng memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Kota Solo terhadap partisipasi masyarakatnya. Menurutnya, dari 17 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada di tahun ini, Kota Solo masih berada di tingkat teratas sehubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat. “Dari beberapa kabupaten/kota yang sudah menggelar Pilkada, sebelumnya yang tertinggi Kabupaten Purbalingga dengan partisipasi sebesar 66 persen. Namun kemudian ternyata Kota Solo lebih tinggi lagi (tingkat partisipasi-red) dengan 71 persen,” papar dia. ……………………………………………………………………………………… ……. Sumber: harianjoglosemar.com Dari artikel di atas kita dapat memahami sebagian kecil dari dinamika demokrasi dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa di atas memberikan gambaran bagi kita mengenai perilaku demokratis yang diterapkan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, tanpa kekerasan dan kecurangan. Demokrasi memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang secara damai di Indonesia. 60 PKn SMA/MA Kelas XI Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah/ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi yang dianut di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, merupakan dasar pengembangan dan pelaksanaan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Dalam Pancasila terkandung prinsip-prinsip demokrasi bukan prinsip-prinsip kediktatoran. Dengan demikian, sistem politik yang sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila. 1. Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila yang lainnya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa pengertian tersebut yaitu: a. Menurut Ensiklopedia Indonesia Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. b. Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945. C Sistem Politik Demokrasi Pancasila Sumber: wordpress.com Gambar 2.12 Demokrasi Pancasila dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 61 c. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. 2. Isi Pokok dan Ciri Khas Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin diterapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berpaham kekeluargaan dan kegotongroyongan mempunyai ciri khas yang membedakan demokrasi yang lainnya. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah: a. Demokrasi Pancasila bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Demokrasi Pancasila harus menghargai hak-hak asasi manusia serta menjamin adanya hak-hak minoritas. c. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. d. Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara. Isi pokok demokrasi Pancasila adalah: a. Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. b. Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. c. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. d. Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis. Anda tentunya telah memahami pengertian demokrasi Pancasila. Sekarang coba Anda analisis hal-hal yang terkait dengan demokrasi Pancasila! Selanjutnya, buatlah defi nisi demokrasi Pancasila menurut pendapat Anda! Jelaskan pula ciri khas demokrasi Pancasila berdasarkan defi nisi yang Anda buat! Aktivitas Mandiri 62 PKn SMA/MA Kelas XI Sementara itu dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila berlandaskan: a. Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan. b. UUD 1945 1) Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan “ … maka disusunlah suatu Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ….” 2) Batang Tubuh Pasal 1 Ayat (2) : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar. c. Tap MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang pembahasan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden. d. Undang-undang, yang terdiri: 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Parpol, 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pemilu, 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. 3. Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terdiri dari: a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. b. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. d. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. e. Demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. f. Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, maksudnya bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masingmasing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 63 h. Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. i. Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin. j. Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu: a. Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. b. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. 4. Aspek Demokrasi Pancasila Ada beberapa aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu: a. Aspek material (segi isi/subtansi) Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya. Maka dari itu, pengertian demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Sumber: wordpress.com Gambar 2.13 Musyawarah dan mufakat merupakan salah satu asas demokrasi Pancasila. 64 PKn SMA/MA Kelas XI b. Aspek formal Demokrasi Pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan (demokrasi politik) yang dicerminkan oleh sila keempat. Menurut Prof. S. Pamudji, Demokrasi Pancasila mengandung aspek sebagai berikut: a. Aspek formal Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila membahas persoalan dan cara rakyat menunjuk wakil-wakil dalam badan-badan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. b. Aspek material Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat serta martabat manusia, menjamin terwujudnya masyarakat Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut. c. Aspek normatif Dalam aspek ini, demokrasi Pancasila mengungkap seperangkat norma atau kaidah yang mengatur dan membimbing manusia dalam rangka mencapai tujuan bersama. Norma-normra yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain norma agama, norma hukum, norma persatuan dan kesatuan, dan norma keadilan. d. Aspek optatif Mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila mempunyai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan dan cita-cita tersebut, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV. e. Aspek organisasi Dalam aspek ini, organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. f. Aspek kejiwaan Aspek kejiwaan mengandung arti bahwa demokrasi Pancasila memberi motivasi dan semangat para penyelenggara negara dan para pemimpin pemerintahan. Selain itu, demokrasi Pancasila juga mencakup aspek-aspek sebagai berikut: a. lembaga-lembaga negara, b. partai politik dan golongan karya, c. otonomi daerah, d. pola pengambilan keputusan/tata cara musyawarah, e. pemilihan umum, f. peraturan perundangan/sumber tertib hukum, g. pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, h. sistem pembagian kekuasaan. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 65 5. Sikap Positif dalam Rangka Pengembangan Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila perlu harus dikembangkan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif dan dukungan warga negara terhadap pemerintahan. Peran aktif warga negara tersebut dapat tercermin dalam sikap positif terhadap pembangunan demokratis. Sikap positif warga negara dapat meningkatkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat. Sikap positif warga negara tersebut antara lain: a. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada menumbuhkembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat, termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. c. Meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokratis dan tegaknya hukum berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 demi terpeliharanya kemantapan stabilitas politik yang sehat dan dinamis, kemantapan mekanisme demokrasi Pancasila, serta kemantapan mekanisme suksesi kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945. d. Turut mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab dengan didukung oleh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. e. Ikut meningkatkan program pendidikan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut berguna untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta meningkatkan motivasi dan partisipasi dalam pembangunan nasional. f. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah penyalur aspirasi rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya sikap-sikap yang positif terhadap pengembangan demokrasi Pancasila, diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang demokratis sebagaimana ide atau gagasan para pendiri negara sejak awal. Nilai-Nilai Pancasila Demokrasi merupakan budaya luhur bangsa Indonesia. Para founding father menyadari bahwa demokrasi merupakan budaya luhur yang harus terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut tercermin dalam Pancasila, terutama sila ke-4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pelaksanaan demokrasi merupakan pengamalan sila tersebut. Dalam pelaksanaannya, demokrasi harus dijiwai sila-sila lainnya. 66 PKn SMA/MA Kelas XI Di samping itu, untuk tetap menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu dijauhi sikap-sikap politik yang dapat merusak suasana demokratis. Sikapsikap politik tersebut antara lain: a. Liberalisme Sikap politik liberalisme menginginkan kebebasan individu dalam seluruh bidang kehidupan. Liberalisme ini menganut prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang mutlak dan tidak ada suatu kekuasaan yang boleh melanggar hak-hak tersebut. Dalam liberalisme, negara berfungsi sebagai pelindung dari hak-hak kebebasan individu tersebut tanpa harus ikut mencampurinya. b. Radikalisme Sikap politik radikalisme merupakan perwujudan sikap ketidakpuasan, dendam dan benci terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan landasan fi lsafat yang membenarkan ketidakpuasannya. Radikalisme menginginkan pembahasan segala sesuatu sampai pada akar permasalahannya. Untuk memperjuangkan rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, kaum radikal membuat program yang tepat dan biasanya berupa kesatuan/aritik dengan membandingkan keadaan sekarang yang mengecewakan dengan bentuk masyarakat yang ideal. Radikalisme ini pada akhirnya melahirkan revolusi, baik dalam bidang politik maupun sosial. c. Konservatisme Konservatisme merupakan suatu doktrin yang menghendaki dan mengusahakan terus berlangsungnya situasi dan kondisi yang sudah berlangsung sekian lama (status quo). Kaum konservatif biasanya menentang perubahan-perubahan besar dalam masyarakat. Dasar pemikiran konservatisme adalah agama atau adat istiadat yang sudah melembaga. Konservatisme menolak adanya perubahan dan revolusi yang berarti dalam masyarakat. d. Anarkisme Anarkisme menginginkan kebebasan yang mutlak tanpa adanya pembatasan apapun bagi setiap individu di dalam seluruh aspek kehidupan. Doktrin ini menganggap bahwa kekuasaan negara hanya akan mengekang kebebasan individu dan menganggap bahwa ketertiban masyarakat hanya merupakan suatu cita-cita yang tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, rakyat tidak memerlukan negara dalam setiap tindakannya. Kaum anarki yakin bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh negara, dapat dilaksanakan sendiri dengan lebih baik secara bersama-sama. Lakukan kegiatan berikut ini! 1. Buatlah kelompok dengan anggota 3-5 orang! 2. Amati atau carilah peristiwa-peristiwa di sekitar Anda! 3. Identifi kasikan peristiwa yang tidak mendukung tumbuh dam berkembangnya demokrasi Pancasila! 4. Identifi kasikan peristiwa yang mendukung tumbuh dam berkembangnya demokrasi Pancasila! 5. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan Anda! Arena Diskusi Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 67 D Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Indonesia menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak awal berdirinya. Perkembangan sistem demokrasi berlangsung sejak tahun 1945 hingga masa sekarang. Berbagai model demokrasi pernah diterapkan di Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. 1. Bentuk-Bentuk Demokrasi yang Berlaku di Indonesia Berikut ini adalah perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. a. Pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi ( 1945 - 1950 ) Masa antara tahun 1945 – 1950 merupakan masa revolusi fi sik di Indonesia. Bangsa Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Karena itulah, demokrasi belum dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi tujuan utama saat itu. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 (dihapus berdasarkan amandemen IV tahun 2002 ). Pada pasal tersebut tertulis “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional”. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat antara lain: 1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan KNIP menjadi Lembaga Legislatif. 2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. 3) Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang Perubahan Sistem Pemerintahan Presidensial menjadi Parlementer. b. Pelaksanaan demokrasi pada masa demokrasi liberal (1950 - 1959) Pada masa antara tahun 1950-1959, Indonesia memberlakukan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini dikenal pula dengan sebutan demokrasi liberal. Konstitusi yang digunakan pada masa demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada masa demokrasi liberal, terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Setiap partai hanya memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Masa demokrasi liberal ditandai dengan berubahnya sistem kabinet ke sistem parlementer. Pada masa tersebut, presiden hanya sebagai simbol. Presiden berperan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. 68 PKn SMA/MA Kelas XI Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki pada masa pelaksanaan demokrasi parlemen, yaitu: 1) Berkembangnya partai politik pada masa tersebut. Pada masa ini, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih anggota konstituante. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu multipartai. Melalui pelaksanaan pemilu, berarti negara telah menjamin hak politik warga negara. 2) Tingginya akuntabilitas politik. 3) Berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif. Adapun kegagalan pelaksanaan demokrasi liberal adalah: 1) Dominannya kepentingan partai politik dan golongan sehingga menyebabkan konstituante digunakan sebagai ajang konfl ik kepentingan. 2) Kegagalan konstituante menetapkan dasar negara yang baru. 3) Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik untuk memahami proses politik. Sumber: wordpress.com Gambar 2.14 Dekrit Presiden 1959 menjadi penanda berakhirnya demokrasi liberal di Indonesia. Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi. Hal tersebut yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektivitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru, sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Tantangan bagi konsolidasi demokrasi adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu. Sumber: www.ginanjar.com Info Khusus Kegagalan sistem parlementer dibuktikan dengan kegagalan parlemen menyusun konstitusi negara. Sidang konstituante mampu memenuhi harapan bangsa Indonesia. Hingga akhirnya, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: a. menetapkan pembubarkan konstituante, b. menetapkan UUD 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya UUDS 1950, c. pembentukan MPRS dan DPAS. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 69 c. Pelaksanaan pada masa demokrasi terpimpin (1959 - 1965) Masa demokrasi terpimpin berlangsung antara tahun 1959 hingga 1965. Masa ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dasar dari penerapan demokrasi terpimpin adalah sila keempat Pancasila. Presiden menafsirkan bahwa kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan , berarti pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain: 1) dominasi seorang pemimpin atau presiden, 2) terbatasnya peran partai politik, 3) berkembangnya pengaruh komunis atau PKI. Terdapat beberapa penyimpangan konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin, di antaranya: a. pemusatan kekuasaan di tangan presiden, b. Pancasila tidak ditafsirkan secara bulat dan utuh, akan tetapi secara terpisah, c. pengangkatan presiden seumur hidup, d. rangkap jabatan yang dilakukan presiden, e. Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu tahun 1955. f. konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis), g. terjadinya pergeseran makna demokrasi, karena tidak terjadi pembagian kekuasaan, h. kecenderungan pemerintah ke arah blok komunis. i. Manipol USDEK (Manifesto Politik, Undang-Undang Dasar, Sosialisme Indonesia, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) dijadikan GBHN tahun 1960. USDEK dibuat oleh Presiden, sedangkan GBHN seharusnya dibuat oleh MPR. d. Pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru (1966 - 1998) Berakhirnya pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan berakhirnya Orde Lama. Orde berganti dengan Orde Baru. Masa pemerintahan baru ini berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Sumber: wordpress.com Gambar 2.15 Presiden Suharto memimpin Orde Baru selama 32 tahun. 70 PKn SMA/MA Kelas XI Segala macam penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama dibenahi oleh Orde Baru. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Masa sejak tahun 1969 menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk hidup dengan harapan. Pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan pembangunan secara bertahap. Tahapan pembangunan yang dikenal dengan sebutan Pelita (pembangunan lima tahun) dilaksanakan menyeluruh di wilayah Indonesia. Pelaksanaan pembangunan meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pemerintah melaksanakan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR/MPR. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru juga terjadi berbagai penyimpangan, antara lain: a. Terjadi sentralistik kekuasaan yang menjurus pada otoriter. b. Sentralisasi kekuasaan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak merata. c. Merebaknya praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam pemerintahan. d. Terjadi monopoli di bidang perekonomian oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan. e. Tidak adanya pembatasan jabatan presiden. e. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi (1998 - sekarang) Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain: a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi. b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum. c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 71 Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu: a. banyaknya partai politik peserta pemilu, b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD. d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil, e. pemilihan kepala daerah secara langsung, f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. 2. Pemilihan Umum di Indonesia Terbukanya gerbang era reformasi pada tahun 1998, mengobarkan semangat demokrasi yang makin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama terbendung di era Orde Baru, menjadi agenda utama pemerintahan reformasi. Oleh karena itu, dibutuhkan program-program guna menyosialisasikan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut. Pemilihan umum yang luber dan jurdil, menjadi gerbang pembuka pelaksanaan kehidupan bernegara yang bersih. Pemilu juga menjadi pintu gerbang pembuka sosialisasi dan transformasi nilai demokrasi. Terealisasinya pemilu langsung oleh rakyat biasa menjadi bukti nyata suksesnya agenda tersebut. Akan tetapi di lain sisi masih banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali tidak demokratis. Masih banyak sekali terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan saling membuka aib. Banyak pihak yang berpendapat bahwa persitiwa dan fenomena tersebut adalah akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. a. Peristiwa pemilu di Indonesia Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih anggotaanggota DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 dipersiapkan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 1) Tahap pertama, adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 2) Tahap kedua, adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Lima besar dalam Pemilu 1955 adalah Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada masa Orde Baru. Pemilu diselenggarakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini adalah pemilu pertama setelah Orde Baru. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu 1971 adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. 72 PKn SMA/MA Kelas XI Pada tahun 1975, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar, diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik. Dengan demikian, hanya terdapat dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu Golongan Karya (Golkar). Dengan adanya fusi partai politik, pemilu selanjutnya pada masa Orde Baru hanya diikuti 3 kontestan. Pemilu dengan tiga kontestan berlangsung pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilu pada masa Orde Baru selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki Era Reformasi. Pada masa ini berlangsung pemilu pertama pada tahun 1999. Pemilu 1999 dilangsungkan pada tahun pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR. Hal tersebut sama seperti yang berlangsung pada masa Orde Baru. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatra Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan datangnya perlengkapan pemungutan suara. Sumber: wordpress.com Gambar 2.16 Pemerintahan Presiden B.J Habibie berhasil melaksanakan Pemilu 1999 dengan aman dan damai.. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 73 Diskusikan bersama kelompok Anda, kemudian presentasikan di depan kelas! 1. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi saat ini, apakah sudah lebih baik dari kurun waktu sebelumnya? Bagaimana tanggapan Anda? 2. Pelaksanaan demokrasi saat ini dilihat dari kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat memang lebih terbuka dibanding dengan kurun waktu sebelumnya (Orde Baru). Akan tetapi kebebasan tersebut seakan-akan tanpa batas sehingga akhirnya terjadi situasi perdebatan politik dan hukum yang berkepanjangan. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan Anda! Arena Diskusi Pemilu pada masa reformasi berlangsung kembali pada tahun 2004 dan 2009. Mulai pelaksanaan Pemilu 2004, terdapat perubahan tujuan pelaksanaan pemilu. Pemilu tidak hanya memilih wakil-wakil rakyat, akan tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Info Khusus Peserta Pemilu 2009 No. Partai Jumlah suara Persentase suara Jumlah kursi Persentase kursi Status PT 1 Partai Hati Nurani Rakyat 3.922.870 3,77% 17 3,04% Lolos 2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos 4 Partai Peduli Rakyat Nasional 1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos 5 Partai Gerakan Indonesia Raya 4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos 6 Partai Barisan Nasional 761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos 7 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos 8 Partai Keadilan Sejahtera 8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos 74 PKn SMA/MA Kelas XI No. Partai Jumlah suara Persentase suara Jumlah kursi Persentase kursi Status PT 9 Partai Amanat Nasional 6.254.580 6,01% 46 8,21% Lolos 10 Partai Perjuangan Indonesia Baru 197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos 11 Partai Kedaulatan 437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos 12 Partai Persatuan Daerah 550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos 13 Partai Kebangkitan Bangsa 5.146.122 4,94% 28 5,00% Lolos 14 Partai Pemuda Indonesia 414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos 15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos 16 Partai Demokrasi Pembaruan 896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos 17 Partai Karya Perjuangan 351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos 18 Partai Matahari Bangsa 414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos 19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia 137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos 20 Partai Demokrasi Kebangsaan 671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos 21 Partai Republika Nusantara 630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos 22 Partai Pelopor 342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos 23 Partai Golongan Karya 15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos 24 Partai Persatuan Pembangunan 5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos 25 Partai Damai Sejahtera 1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos 26 Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos 27 Partai Bulan Bintang 1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos 28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14.600.091 14,03% 94 16,79% Lolos 29 Partai Bintang Reformasi 1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos 30 Partai Patriot 547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos 31 Partai Demokrat 21.703.137 20,85% 148 26,43% Lolos 32 Partai Kasih Demokrasi Indonesia 324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos 33 Partai Indonesia Sejahtera 320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos 34 Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos 41 Partai Merdeka 111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos 42 Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos 43 Partai Sarikat Indonesia 140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos 44 Partai Buruh 265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos Jumlah 104.099.785 100,00% 560 100,00% Sumber: id.wikipedia.org Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 75 b. Asas-asas pemilu Pemilihan umum di Indonesia menganut asas luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asas luber sudah diberlakukan sejak masa Orde Baru. Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Rahasia berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas jurdil. Jadi asas pemilu menjadi luber dan jurdil. Jurdil merupakan akronim dari kata jujur dan adil. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Menurut pendapat Anda, bagaimana perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia? Tuangkan pendapat Anda dalam bentuk ulasan singkat, kemudian kumpulkan hasilnya pada guru! Aktivitas Mandiri Perilaku demokratis adalah perilaku seseorang yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Sikap atau perilaku yang demokratis dapat mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Perilaku demokratis pada umumnya akan muncul dalam bentuk sebagai berikut: 1. Menerima Perlakuan yang Demokratis dari Orang Lain Contoh sikap menerima perlakuan yang demokratis dari orang lain di antaranya: a. menerima kritikan dengan lapang dada, b. menghargai pendapat dari orang lain, c. menyampaikan pendapat secara arif dan bijaksana, d. menghargai makna dialog dengan tidak mendominasi suatu pembicaraan, e. menerima dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. 2. Berperilaku Demokratis kepada Orang Lain Contoh sikap berperilaku demokratis kepada orang lain di antaranya: a. tidak suka memaksakan kehendak, b. tidak suka memotong pembicaraan orang lain, c. tidak bersikap egois, d. akomodatif terhadap kepentingan umum, E Perilaku Budaya Demokrasi 76 PKn SMA/MA Kelas XI e. lebih mengutamakan kemampuan nalar dan akal sehat dalam berpendapat, f. santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan, g. peduli terhadap kemajuan bangsa dan negara. Secara khusus sikap demokrasi diartikan sebagai kesiapan atau kecenderungan untuk bertingkah laku dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog yang kreatif dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Perilaku demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ini dapat dimulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Keluarga menjadi tempat awal seorang anak menerima pendidikan demokrasi. Kebiasan dalam keluarga ini dapat menjadi bekal ketika anak melakukan pergaulan di luar lingkungan keluarga, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Perilaku Demokratis di Lingkungan Keluarga Pengenalan sikap demokratis dapat dimulai dari rumah. Setiap keluarga dapat menerapkan sikap demokratis bagi seluruh anggotanya. Beberapa contoh penerapan sikap demokratis dalam keluarga antara lain: a. saling menghargai pendapat, b. saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, c. mendiskusikan permasalahan, d. dapat berbagi peran dalam keluarga, 4. Perilaku Demokratis di Lingkungan Sekolah Sekolah juga menjadi tempat anak mengenal, mengetahui, dan melaksanakan perilaku demokratis. Teori mengenai demokrasi diajarkan di sekolah. Anak juga dapat menerapkan teori yang telah dipelajari di sekolah. Contoh perilaku budaya demokratis yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah: a. memilih ketua kelas, b. membuat struktur organisasi kelas, c. memilih ketua OSIS, d. membuat struktur organisasi kelas, e. berdiskusi, f. bermain bersama teman, g. menyusun program kerja OSIS. 5. Perilaku Demokratis di Lingkungan Masyarakat Penerapan perilaku demokratis makin dibutuhkan dalam pergaulan di masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat orang berinteraksi dengan orang lain. Contoh perilaku budaya demokratis dalam lingkungan masyarakat adalah: a. memilih ketua RT, ketua RW, hingga kepala desa, b. melakukan musyawarah desa, c. menghargai perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan, d. mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani 77 6. Perilaku Demokratis dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara a. Pemilihan umum Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Mulai tahun 2004, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah serta pasangan presiden dan wakil presiden. Bagi negara, pemilu menjadi tonggak pelaksanaan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat melaksanakan haknya untuk memilih wakil di parlemen serta pemimpin negara. Pelaksanaan pemilu menunjukkan perilaku demokratis dalam suatu negara. Melalui pemilu, pelaksanaan pemerintahan dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan, tekanan, dan pengaruh pihak lain. b. Pemilihan kepala daerah Pemilihan kepala daerah (pilkada) menunjukkan pelaksanaan demokrasi masyarakat di daerah. Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada menjadi indikator pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Dalam pilkada, masyarakat berhak memiliki pasangan pemimpin daerah sesuai dengan ketetapan hati masing-masing. Di tingkat provinsi, rakyat memilih gubernur dan wakil gubernur, di tingkat kabupaten, rakyat memilih bupati dan wakil bupati, di tingkat kota, rakyat memilih wali kota dan wakil wali kota. c. Pembagian kekuasaan Dalam pemerintahan yang demokratis, kekuasaan tidak terpusat pada satu lembaga. Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui pembagian kekuasaan. Seperti yang berlaku di Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. d. Kebebasan pers Pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Pers diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam proses demokratisasi. Pers perlu memperoleh kebebasan agar mampu melaksanakan perannya. Pers yang dilindungi kebebasannya adalah pers yang bertanggung jawab dan konstruktif. e. Pluralisme Pluralisme menunjukkan keberagaman suatu bangsa. Perilaku demokratis ditunjukkan dengan adanya penghargaan terhadap keberagaman. Pluralisme harus dijamin oleh negara. Tidak ada pembeda antara kelompok mayoritas maupun minoritas. Semua suku, agama, ras, dan golongan memiliki hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang kehidupan. f. Kesetaraan hukum Perilaku demokratis ditunjukkan dengan kesetaraan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Penerapan hukum didasarkan pada fakta hukum dengan dilandasi norma hukum yang berlaku. 78 PKn SMA/MA Kelas XI Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno. Demokrasi merupakan gaya hidup serta tata masyarakat tertentu yang mengandung unsur-unsur moral. Penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, membawa keuntungan bagi masyarakat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica. Prinsip semacam trias politica menjadi sangat penting untuk menghindari dominasi salah satu lembaga atas lembaga yang lain. Demokrasi yang diharapkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat ini belum bisa terwujud. Keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. BAB IV HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL Standar Kompetensi : 4. Menganalisis Hubungan internasional dan Organisasi Internasional Kompetensi Dasar : 4.1 Mendeskripsikan pengertian, pentingnya dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara 4.2 Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional 4.3 Menganalisis fungsi Perwakilan diplomatic 4.4 Mengkaji Peranan organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam meningkatkan hubungan internasional 4.5 Menghargai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia URAIAN MATERI Manusia sebagai makhluk sosial, baru memiliki arti apabila bekerja sama dengan sesamanya. Manusia dalam hidup berbangsa dan negara akan dapat melangsungkan kehidupannya jika mengadakan hubungan dengan bangsa lain. Tidak ada satu negara di dunia ini yang dapat hidup sendiri dan tidak melibatkan diri dengan negara lain. Karena, pada dasarnya antara negara yang satu dengan negara yang lain terdapat hubungan saling ketergantungan. Dalam rangka peningkatan kualitas kerja sama internasional, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia Internasional. Bangsa Indonesia, dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, serta berlandaskan pada prinsip persamaan derajat, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kesadaran akan prinsip hubungan internasional menegaskan perlunya kerja sama dengan bangsa lain. Hal ini juga mempengaruhi sepak terjang bangsa Indonesia dalam masyarakat Internasional, baik dalam melaksanakan politik luar negeri maupun keterlibatannya dalam berbagai organisasi Internasional. Dengan demikian timbul permasalahan, Bagaimanakah negara Indonesia membina hubungan dengan negara-negara di dunia ? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia dalam organisasi Internasional ? 4.1 Mendeskripsikan Pengertian, Pentingnya, dan Sarana - sarana Hubungan Inter- nasional bagi Suatu Negara 1. Pengertian Hubungan Internasional Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI ( Renstra ), hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini di dalam Encyclopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegara atau antarindividu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun hankam. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional dan politik internasional. Hubungan Internasional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 disebut dengan hubungan luar negeri. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Pengertian hubungan internasional juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain: a. Charles A. MC. Clelland Hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. b. Warsito Sunaryo Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan – kesatuan social tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan social tertentu, bisa diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional. c. Tygve Nathiessen Hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional. Konsep hubungan internasional berhubungan erat dengan subjek-subjek internasional, seperti organisasi internasional, hukum internasional, politik internasional termasuk diplomasi. Jika dilihat dari subyeknya, hubungan internasional dapat berupa: a. hubungan individual, yaitu hubungan antarpribadi atau perorangan (interpersonal) antara warga negara suatu negara dengan warga negara dari negara lain. Individu-individu tersebut saling mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik diantara keduanya. Misalnya: turis, pelajar, mahasiswa. b. hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antara kelompok-kelompok tertentu dari suatu negara dengan kelompok – kelompok tertentu dari negara lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat mengadakan hubungan secara periodik, insidental maupun permanen. Misalnya hubungan antarlembaga sosial, antarlembaga agama, antarorganisasi sosial politik. c. hubungan antarnegara, yaitu hubungan antarbadan publik/pemerintah/lembaga negara yang dengan negara lainnya dalam pergaulan internasional. Dalam hubungan ini negara bertindak sebagai institusi. Jika dilihat dari sifatnya, hubungan internasional dapat berupa; a. hubungan bilateral, yaitu hubungan yang melibatkan dua negara. b. Hubungan multilateral, yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara c. Hubungan regional, yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan (region) d. Hubungan internasional, yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara dan tidak terikat pada suatu kawasan. 2. Asas-asas hubungan internasional Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu: a. Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing ( internasional sepenuhnya) b. Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya.Asas ini mempunyai kekuatan extraterritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun di negara asing. c. Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. 3. Pentingnya hubungan internasional bagi Suatu Negara Hubungan Internasioal menjadi penting bagi suatu negara, karena di masa sekarang diyakini bahwa tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan adanya hubungan internasional, pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan dan perdamaian dunia lebih mudah diciptakan. Dengan demikian tak satu bangsa pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan bangsa dan negara lain. Bagi suatu negara hubungan dan kerjasama internasional sangat penting. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (1982), hubungan dan kerja sama tersebut timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa. Ketergantungan terjadi dipelbagai bidang kehidupan baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial maupun olah raga. Disamping itu, hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk : a. memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain; b. mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia; c. mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan antarbangsa; d. membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarbangsa; e. membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki; f. berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social; g. menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya ditengah bangsa-bangsa lain. Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasioanal, baik secara bilateral maupun multilateral antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis. Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan nya telah diakui oleh negara lain, baik secara de facto, maupun de jure. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut: a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melaui kudeta maupun intervensi dari negara lain. b. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong hubungan internasional adalah sebagai berikut. a. Faktor kodrat manusia sebagai makhluk social yang harus mengadakan kerjasama dengan sesama. b. Faktor wilayah yang saling berjauhan akan mengakibatkan timbulnya kerja sama regional dan internasional c. Faktor pertumbuhan bangsa dan negara itu sendiri. d. Faktor kepentingan nasional yang tidak selamanya dapat dipenuhi di dalam negeri sendiri. e. Faktor tanggung jawab sebagai warga dunia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tertib serta damai. Disamping itu hubungan kerjasama antar negara di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, disamping demi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Kerjasama antarbangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerja sama internasional antara lain bertujuan untuk : a. Memacu pertumbuhan ekonomi seiap negara. b. Menciptakan saling pengertian antarbangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. TUGAS INDIVIDU Sebutkan bentuk-bentuk hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, dengan mengisi tabel di bawah ini ! No Bentuk kerjasama Perwujudannya Manfaat bagi Indonesia 1 2. Kerjasama bilateral Kerjasama multilateral a. ……………… b. ……………… c. ……………… d. .....…………… a. ………………. b. ……………….. c. ………………. d. ………………. a. ……………….. b. ……………….. c. ……………….. d. ……………….. a. ……………….. b. ……………….. c. ………………. d. ………………. 4. Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara a. Politik Luar Negeri 1) Pengertian Politik Luar Negeri Prof. Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sutu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Luar Negeri adalah daerah, tempat atau wilayah yang bukan merupakan bagian dari daerah, tempat, atau wilayah sendiri. Dalam pengertian kita sehari-hari, luar negeri diartikan negara-negara lain di luar negara Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa politik luar negeri adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain atau dalam pergaulan internasional. Atau dengan kata lain politik luar negeri adalah kebijakan yang di tetapkan suatu negara untuk mengatur mekanisme hubungan dengan negara lain. Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 1999 dijelaskan tentang pengertian politik luar negeri, yaitu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan dengan negara lain, organisasi internasional, subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. 2) Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Politik luar negeri Indonesia merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraan selama kurun waktu yang panjang. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, negara Indonesia menghadapi persoalan yang penting, antara lain usaha konsolidasi bagi kelangsungan hidup negara. Ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia datang dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah negara Indonesia. Ancaman ini, menyebabkan pemerintah Indonesia merumuskan politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, pemerintah Indonesia mengumumkan pendirian politik luar negerinya dihadapan badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang antara lain berbunyi : “….. tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro – Rusia atau pro – Amerika ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita”. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Keterangan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 3) Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Landasan pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam pasal 2 UU No. 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-Garis Besar haluan Negara. Dengan demikian Landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut : a. Landasan idiil : Pancasila b. Landasan Konstitusional : UUD 1945 c. Landasan operasional : - Ketetapan-Ketetapan MPR - Kebijakan Presiden berupa Keppres - Kebijakan Menlu antara lain peraturan Menlu 4) Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia Politik luar negeri Indonesia antara lain bertujuan sebagai berikut : a. Pembentukan satu negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokrasi dengan wilayah kekuasaan dari sabang sampai merauke. b. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur materialo dan spiritual dalam wadah negara kesatuan RI. c. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di dunia. Mengenai tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, Drs. Moh. Hatta dalam bukunya Dasar Politik Luar negeri Republik Indonesia, merumuskan sebagai berikut : a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. c. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar, dan filsafat negara kita. 5) Pedoman Perjuangan Politik Luar Negeri Indonesia Pedoman perjuangan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut : a. Dasa Sila Bandung yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia dan Afrika, dan perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manivestasinya serta mengandung sifat non intervensi (tidak turut campur urusan negara lain). b. Prinsip bahwa masalah Asia hendaknya dipecahkan oleh bangsa Asia sendiri dengan kerja sama regional. c. Pemulihan kembali kepercayaan negara-negara/bangsa-bangsa lain terhadap maksud dan tujuan revolusi Indonesia dengan cara memperbanyak kawan daripada lawan, menjauhkan kontradiksi dengan mencari keserasian yang sesuai dengan falsafah Pancasila. d. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penanggapan sehingga pengarahannya harus dilakukan untuk kepentingan nasional terutama kepentingan ekonomi rakyat. 6) Prinsip-prinsip Pokok Politik Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Pengumuman pemerintah tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, yang menjadi prinsip-prinsip pokok politik luar negeri RI sebagai berikut : a. Negara kita menjalankan politik damai. b. Negara kita bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dengan tidak mencampuri soal susunan dan corak pemerintahan negeri masing-masing. c. Negara kita memperkuat sendi-sendi hokum internasional dan organisasi internasional untuk menjamin perdamaian yang kekal. d. Negara kita berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional. e. Negara kita membantu pelaksanaan keadilan social internasional dengan berpedoman pada Piagam PBB. f. Negara kita dalam lingkungan PBB berusaha menokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah sebab tanpa kemerdekaan, persaudaraan, dan perdamaian internasional itu tidak akan tercapai. 7) Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. a. Bebas, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan. b. Aktif,artinya kita dalam politik luar negeri senantiasa aktif memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia. Perwujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dapat dilihat dari contoh sebagai berikiut : a. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia afrika yang kemudian melahirkan Deklarasi Bandung. b. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri Gerakan Non Blok tahun 1961 yang berusaha membantu dunia Internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara Blok barat dan Blok Timur. c. Indonesia juga aktif di dalam merintis dan mengembangkan organisasi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). d. Ikut aktif membantu penyelesaian konflik di Kamboja, perang saudara di Bosnia, pertikaian dan konflik antara pemerintahan Filipina dan bangsa Moro, dan lain-lain. Dalam pasal 4 UU No 37 Tahun 1999 dinyatakan bahwa politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, antisipatif, tidak sekedar rutin, dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan 1) Pengertian Diplomasi Kata diplomasi berasal dari bahasa yunani dan Latin, yaitu diploma, yang artinya piagam atau surat perjanjian. Dalam perkembangannya, diplomasi diartikan kegiatan yang menyangkut hubungan antarnegara atau hubungan resmi suatu negara dengan negara lain. Segala hal ihwal yang berkenaan dengan diplomasi disebut dengan diplomatic, sedangkan petugas-petugas yang melaksanakantugas diplomatic atau kegiatan disebut diplomat. Seorang diplomat mempunyai tiga fungsi dalam mewakilim negaranya, yaitu: a) Sebagai lambang; maksudnya diplomat merupakan lambang prestisen nasional di luar negeri, sedangkan di lain pihak proses penerimaan diplomat di negara penerima merupakan ujian penghargaan negara penerima terhadap negara pengirim, misalnya dalam upacara resmi dan upacara kebesaran lainnya. b) Sebagai wakil yuridis yang sah menurut hukum dalam hubungan internasional; maksudnya diplomat mebuat dan menandatangani perjanjian yang mengikat menurut hukum, mengumumkan pernyataan, dan mempunyai wewenang untuk meratifikasi dokumen yang telah disahkan oleh negara pengirim c) Sebagai perwakilan politik; maksudnya seorang diplomat meneruskan semua keinginan negara pengirim sesuai dengan garis yang telah digariskan. Seorang diplomat mengemban tugas penting dan sangat menentukan bagai Negara yang diwakilinya. Menurut Sir H. Nicolson dalam bukunya Diplomacy, seorang diplomat harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu: a) Kejujuran ( aruthulness) b) Ketelitian (precision) c) Ketenangan (calm) d) Temperamen yang baik(good temperate) e) Kesabaran dan kesederhanaan (patience and medesty) f) Kesetiaan (loyalty) 2) Kegiatan dan Tujuan Diplomasi Kegiatan diplomasi dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk yaitu diplomasi politik, ekonomi, social dan penerangan serta pertahanan dan keamanan. Kegiatan diplomasi meliputi: a) menentukan tujuan dengan mempergunakan semua daya dan tenaga untuk mencapai tujuan tersebut; b) menyesuaikan dari kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan daya dan tenaga yang ada; c) menentukan sesuai dan tidaknya tujuan nasioanal dengan kepentingan bangsa atau negara lain; d) mempergunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya; Kegiatan diplomasi merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Kegagalan dalam melaksanakan kegiatan diplomasi dapat membahayakan perdamaian dan ketertiban dunia. Tujuan diplomasi adalah mengusahakan agar pihak-pihak yang mengadakan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat masing-masing. 3) Alat Perlengkapan atau Instrumen Diplomasi Alat perlengkapan atau instrument dalam melaksanakan diplomasi ada dua, yaitu. a) Perwakilan diplomatik Perwakilan diplomatik ditugaskan atau ditempatkan di negara lain. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah di negara yang di wakilinya b) Departemen luar negeri Departemen luar negeri merupakan unsur pelaksana dari seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara. b. Peranan Departemen Luar negeri Departemen luar negeri biasanya bertempat di ibukota negara. Departemen luar negeri merupakan pusat dari seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara. Di departemen luar negeri bahan-bahan dari berbagai sumber diolah dan dirumuskan, kemudian dinilai. Hasil penilaian ini akan dijadikan pedoman dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 1) Kedudukan dan Tugas Pokok Departemen Luar Negeri Departemen luar negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 44 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Organisasi departemen. Departemen luar negeri adalah bagian dari pemerintah negara yang dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.Tugas pokok departemen luar negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri. 2) Tugas Umum dan Peranan Departemen Luar Negeri Tugas umum departemen luar negeri antara lain sebagai berikut. a) Menjaga agar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak menyimpang dari peraturan pemerintah dan tetap berpedoman kepada kepentingan nasional; b) Menjaga nama baik, kedaulatan dan martabat Republik Indonesia di mata internasional Departemen luar negeri Republik Indonesia juga mempunyai tugas-tugas khusus yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga di bawah departemen luar negeri, antara lain, yaitu: a) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan serta perijinan di bidang politik dan hubungan luar negeri sesuai dengan kebijakan menteri luar negeri. Tugas ini dibebankan kepada Dirjen Politik Departemen Luar Negeri; b) Mengadakan pengamanan, penerangan dan pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Tugas ini dilaksanakan oleh Dirjen Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri; c) Merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, pembinaan dan perijinan di bidang protocol, konsuler dan fasilitas diplomatic. Tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Protokoler dan konsuler. Banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh departemen luar negeri menyebabkan departemen ini memiliki peranan penting. Fungsi dan peranan departemen luar negeri Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, antara lain, yaitu: a) Membawakan aspirasi nasional ke tengah-tengah pergaulan antarnegara serta melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunanyang meliputi bidang politik dan hubungan luar negeri; b) Membantu presiden dan melaksanakan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif dengan berorientasi pada kepentingan nasional; c) Melaksanakan dan membina hubungan dengan negara-negara lain, baik hubungan yang bersifat politis maupun non politis; d) Mengolah, merumuskan, menilai data-data dan bahan-bahan dari berbagai sumber, kemudian menentukan langkah-langkah yang diperlukan;serta e) Bertanggungjawab atas tugas pengawasan terhadap perwakilan diplomatic dan konsuler. Dalam melaksanakan tugas diplomatiknya, departemen luar negeri harus diberitahu tentang: a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangan, pemberangkatan dan berakhirnya tugas misi tersebut; b) Kedatangan dan pemberangkatan orang-orang yang termasuk anggota misi atau anggota keluarga serta berakhirnya tugas atau keberadaan mereka; c) Kedatangan dan pemberangkatan para pembantu yang diperbantukan kepada pejabat diplomatic; d) Penempatan warga negara penerima sebagai anggota misi atau sebagai pembantu pribadi yang mempunyai hak istimewa atau hak kekebalan. DISKUSI KELOMPOK Buatlah Kelompok, tiap-tiap kelompok terdiri atas 4 orang ! Carilah melalui media massa contoh-contoh hubungan internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ! Gunakan matrik berikut ini sebagai panduan. Setelah selesai laporkan hasilnya kepada Guru. No. Hubungan dengan Negara …… Deskripsi singkat mengenai hubungan tersebut Sarana yang digunakan 1. 2. 3. 4. 4.1 Menjelaskan Tahap - Tahap Perjanjian Internasional 1. Pengertian Perjanjian Internasional Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang. Pada umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati. Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain: a. Oppenheimer - Lauterpacht Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. b. G. Schwarzenberger Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara. a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional antara lain: 1) Perjanjian anta Negara-negara; 2) Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Negara Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York; 3) Perjanjian aantara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya; b. Konferensi Wina 1969 Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subyek hukum internasional c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. 2. Penggolongan Perjanjian Internasional a. Penggolongan Menurut Subyeknya 1) Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia 2) Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara negara Indonesia dengan ASEAN 3) Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE b. Penggolongan Menurut Isinya Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut. 1) Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian; 2) Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan 3) Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi; 4) Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen; 5) Kesehata, misalnya karantina dan Sars c. Penggolongan Menurut Fungsinya 1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik 2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral. Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan d. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian 1) Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara 2) Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak negara. e. Penggolongan Menurut Bentuknya 1) Perjanjian antar kepala negara (head of state form) 2) Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form) 3) Perjanjian antar menteri (interdepartemental form) f. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya 1) Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi. 2) Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement. 3. Tahap-tahap (Proses) Pembuatan Perjanjian Internasional Proses pembuatan perjanjian internasional biasanya diatur oleh konstitusi/ undang-undang dasar atau hukum kebiasaan masing-masing negara. Oleh karena itu dengan sendirinya tidak ada keseragaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Berdasarkan praktek dari berbagai negara terdapat dua macam proses pembuatan perjanjian internasional, yaitu a. Proses yang melaui dua tahap 1) Perundingan (negotiation) 2) Penandatanganan (signature) b. Proses yang melalui tiga tahap 1) Perundingan (negotiation) 2) Penandatanganan (signature) 3) Pengesahan (ratification) Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 6, pembuatan perjanjian internasional dilaksanakan melalui tahap-tahap : a. Penjajakan b. Perundingan c. Perumusan naskah d. Penerimaan e. Penandatanganan Dalam Konvensi Wina tahun 1969, tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melakukan tahap-tahap: a. Perundingan (negotiation) Perundingan merupakan tahap awal proses pembuatan perjanjian internasional, yang dimaksudkan untuk mencapai suatu kesepakatan antara pihak-pihak melalui wakil-wakilnya yang ditunjuk untuk m,engadakan perundingan. Menurut tatacara yang berlaku yang dapat mewakili perundingan adalah kepala negara, menteri luar negeri atau wakil diplomatiknya. Dapat juga diwakili orang lain yang mendapat surat kuasa penuh (full power). Perundingan ini dapat dilakukan dalam acara resmi maupun tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan istilah “corridor talk” atau “lobbying” misalnya secara informal di waktu-waktu istirahat saling bertukar pikiran, saling mempengaruhi dan lain-lain. b. Penandatanganan (Signature) Bagi traktat yang harus diratifikasi( melalui tiga tahap), penandatanganan hanya memberikan arti bahwa utusan-utusan telah menyetujui teks dan bersedia menerima, serta akan meneruskannya kepada pemerintah yang berhak menolak atau menerima traktat itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa penandatanganan ini masih bersifat sementara dan masih harus disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Namun bagi perjanjian yang melalui dua tahap, setelah penandatanganan dilakukan, perjanjian itu telah berlaku sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian. Untuk perjanjian yang bersifat multilateral, penandatangan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain. c. Pengesahan (ratification) Perkataan ratifikasi berasal dari bahasa latin ratificare (pengesahan), sedangkan dalam bahasa Inggris sama dengan confirmation ( penegasan /pengesahan). Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 ratifikasi adakah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya. Pelaksanaannya tergantung pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Undang-Undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional membedakan pengertian antara ratifikasi dan pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi(ratification), aksesi(accession), penerimaan(acceptance), dan penyetujuan(approval). Jadi menurut UU ini, ratifikasi merupakan bagian dari pengesahan. Pemerintah Indonesia akan mengesahkan suatu perjanjian internasional sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi mempunyai dua arti pokok, yaitu: 1) Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional setelah ditandatangani. 2) Persetujuan terhadap rencana perjanjian itu agar supaya menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta. Tujuan ratifikasi adalah memberikan kesempatan kepada negara-negara guna mengadakan peninjauan serta pengamatan yang seksama apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian tersebut. Adapun dasar pembenaran adanya ratifikasi antara lain: 1) Bahwa negara berhak meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum menerima kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. 2) Negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya terhadap ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Namun demikian hukum internasional tidak mewajibkan negara yang perutusannya telah menandatangani hasil perundingan, baik menurut hukum maupun moral untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tidak adanya kewajiban tersebut karena setiap negara adalah berdaulat. Dalam pelaksanaannya, ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi 3 sistem, yaitu; 1) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter. 2) Sistem ratifikasi yang semata-mata dilakukan oleh badan legislative. Cara ini jarang digunakan. 3) Sistem campuran yang dilakukan oleh badan eksekutif dan legislative (Pemerintah dan DPR). Sistem ini paling banyak digunakan karena peranan legislative dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, pasal 24 disebutkan bahwa berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut: 1) Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut. 2) Pada saat peserta perjanjian mengikat diri dengan perjanjian tersebut bila dalam naskah tidak disebutkan saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya dengan penandatanganan, ratifikasi, pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan menerima(acceptance) dan dapat juga dengan pertukaran naskah yang telah ditandatangani. Di Indonesia, pelaksanaan ratifikasi didasarkan pada landasan yuridis konstitusional UUD 1945 pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut: 1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan kebutuhan keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan Undang-undang. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000, pengesahan perjanjian dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan: 1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan. 2) Perubahan batas wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara. 4) Pembentukan kaidah hukum baru, atau 5) Pinjaman dan atau hibah luar negeri. Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk seperti dimaksud dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2000 dilakukan dengan keputusan presiden. Berikut ini beberapa contoh yang dapat dikemukakan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 1) Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Irian Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat. 2) Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka pemgesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang 3) Persetujua garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang selat Singapura, 25 Mei 1973. Sebenarnya materi persetujuan ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden. 4. Berlakunya Perjanjian Internasional Perjanjian internasional mulai berlaku pada saat peristiwa berikut : a. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding. b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah perjanjian diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding. c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain. d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengesahan teks, pernyataan persetujuan,suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut : a. Penandatanganan; b. Pengesahan; c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. 5. Pembatalan Perjanjian Internasional Berdasrkan Konvensi Wina 1969 karena berbagai alasan suatu perjanjian dapat batal, antara lain : a. Negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya b. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat. c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian. d. Adanya unsur penyalahgunaan/kecurangan(corruption) melalui kelicikan atau penyuapan. e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. f. Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum. 6. Berakhirnya Perjanjian Internasional Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir apabila: a. Telah tercapainya tujuan perjanjian. b. Masa berlakunya perjanjian internasional sudah habis. c. Salah satu pihak peserta perjanjian internasional menghilang, atau punahnya obyek perjanjian internasional. d. Adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian. e. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu f. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah terpenuhi. g. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima pihak lain. Berdasarkan pasal 18 UU No 24 Tahun 2000, perjanjian internasional berakhir apabila: a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. Tujuan perjanjian tersebut telah selesai c. Terdapat perubahan yang mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian; d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar perjanjian internasional; e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; g. Obyek perjanjian hilang; h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. TUGAS INDIVIDU ! 1. Carilah arti dari istilah-istilah dibawah ini dan berilah contohnya masing-masing. 2. Tuliskan secara singkat hasil pekerjaan kalian ke dalam table seperti dibawah ini, selanjutnya kumpulkan pekerjaan kalian pada guru. No. Istilah Arti 1. Treaty 2. Convention 3. Protocol 4. Agreement 5. Arrangement 6. Proses Verbal 7. Statute 8. Declaration 9. Modus Vivendi 10. Pertukaran Nota 11. Final Act 12. General Act 13. Charter 14. Pacta 15. Covenant 4.1 Menganalisis Fungsi Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps diplomatik, yaitu duta besar, kuasa usaha dan atase-atase. Ketentuan mengenai perwakilan diplomatik diatur dalam UUD 1945, pasal 13 sebagai berikut : 1. Presiden mengangkat duta dan konsul. 1. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan menerima duta dari negara lain ada dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara. Sedangkan prosedur maupun teknis pelaksanaannya, diatur oleh Menteri Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya mengenai perwakilan diplomatik akan diuraikan sebagai berikut : 1. Perwakilan Diplomatik a. Pembukaan/ Pengangkatan, dan Penerimaa Perwakilan Diplomatik Pada masa sekarang ini hampir setiap negara memiliki perwakilan diplomatik di negara-negara lain karena perwakilan ini merupakan jalan atau cara yang paling baik dalam mengadakan pembicaraan atau perundingan mengenai permasalahan nasional masing-masing negara, baik masalah politik, perdagangan, ekonomi, kebudayaan maupun bidang-bidang lain yang menyangkut masalah masyarakat internasional. Menurut Sir H.. Nicolson, penetapan tingkat kepala perwakilan diplomatic suatu negara ditentukan oleh beberapa pertimbangan, seperti: a. Penting tidaknya kedudukan negara pengutus dan penerima perwakilan itu. b. Erat tidaknya hubungan antara negara yang mengadakan perhubungan c. Besar kecilnya kepentingan antara negara yang saling berhubungan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut: a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan pembukaan atau pertukaran diplomatik. Kesepakatan tersebut berdasarkan Pasal 2 Konvensi Wina 1961, dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (joint agreement) dan komunikasi bersama (joint declaration) b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku, yaitu setiap negara dapat melakukan hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbal balik (resiprositas). Alur pengangkatan perwakilan diplomatic dapat digambarkan melalui bagan berikut: a. Tugas dan Fungsi Perwakilan Doplomatik 1) Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik, meliputi : (a) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing (membawa surat resmi negaranya). (b) Mengadakan perundingan masalah-masalah yang dihadapi kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya. (c) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain. (d) Apabila dianggap perlu, dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, pemberian paspor, dan sebagainya. Tugas perwakilan diplomatik, menurut Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Publik Internasional mencakup hal-hal berikut: a. Representasi, artinya seorang wakil diplomatik tidak hanya bertindak di dalam kesempatan ceremonial saja, ia juga dapat melakukan protes atau mengadakan penyelidikan atau pertanyaan dengan negara penerima. Ia mewakili kepentingan politik pemerintah negaranya b. Negosiasi, merupakan bentuk hubungan antarnegara berupa perundingan atau pembicaraan, baik dengan negara tempat ia diakreditasi maupun dengan negara-negara lainnya. Perundingan atau pembicaraan merupakan satu tugas diplomatik dalam mewakili negaranya. Dalam perundingan, seorang diplomatik harus mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima menyangkut kepentingan dari kedua negara. Selain itu menyangkut juga sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional c. Observasi, dimaksudkan untuk menelaah dengan sangat teliti setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di negara penerima yang mungkin dapat mempengauhi kepentingan negaranya. Selanjutnya, jika dianggap penting maka pejabat diplomatik mengirimkan laporan kepada pemerintahnya. d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. e. Relationship, yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan, mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan serta ilmu pengetahuan di antara negara pengirim dan negara penerima. 2) Fungsi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konggres Wina 1961 Dalam keputusan Kongres Wina 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik mencakup hal-hal berikut. (a) Mewakili negara pengirim di negara penerima (b) Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas –batas yang diperkenankan oleh hukum internasional (c) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima (d) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. (e) Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. 3) Peranan Perwakilan Diplomatik Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri yang berperan sebagai berikut : (a) Menentukan tujuan dengan menggunakan semua daya dan tenaga dalam mencapai tujuan tersebut. (b) Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada. (c) Menentukan apakah tujuan nasional sejalan atau berbeda dengan kepentingan negara lain. (d) Menggunakan sarana dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya dalam menjalankan tugas diplomasi antar bangsa, setiap negara menggunakan sarana diplomasi ajakan, konferensi, dan menunjukkan kekuatan militer dan ekonomi. 4) Tujuan Diadakannya Perwakilan Diplomatik Tujuan diadakan perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut: (a) Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu utusan perwakilan tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. (b) Melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima (c) Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada negara penerima. 5) Perangkat Perwakilan Diplomatik Menurut ketetapan Konggres Wina 1815 dan Konggres Aux La Chapella 1818 (konggres Achen), pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik guna membina hubungan dengan negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat berikut. a. Duta Besar Berkuasa Penuh (ambassador), adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbale balik. b. Duta (gerzant), adalah wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar, Dalam menyelesaikn segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintah negaranya. c. Menteri Residen, seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara dan pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana dia berugas. d. Kuasa Usaha (charge d’Affair). Dia tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri kepada menteri luar negeri. e. Atase-atase, adalah pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu: 1). Atase Pertahanan Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan departemen Luar negeri dan ditempatkan di kedutaan besar negara bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasehat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada duta besar berkuasa penuh. 2). Atase Teknis Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu duta besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya Atase Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan Kebudayaan. 6) Kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatic. Istilah yang sering digunakan berkenaan dengan asas kekebalan dan keistimewaan diplomatic adalah “exteritoriallity” atau “extra teritoriallity”. Istilah ini mencerminkan bahwa para diplomat hampir dalam segala hal harus diperlakukan sebagaimana mereka berada di luar wilayah negara penerima. Para diplomat beserta stafnya tidak tunduk pada kekuasaan peradilan pidana dan sipil dari negara penerima. Menurut Konvensi Wina 1961, para perwakilan diplomatic diberikan kekebalan dan keistimewaan, dengan maksud : (a) Menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatic sebagai wakil negara. (b) Menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Kekebalan perwakilan diplomatik atau inviolability (tidak dapat diganggu gugat), yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Kekebalan diplomatik (immunity), antara lain mencakup : (a) Pribadi pejabat diplomatik, yaitu mencakup kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima, hak mendapat perlindungan terhadap gangguan dari serangan atas kebebasan dan kehormatannya, dan kekebalan dari kewajiban menjadi saksi. (b) Kantor perwakilan (rumah kediaman), yaitu mencakup kekebalan gedung kedutaan, halaman, rumah kediaman yang ditandai dengan lambing bendera. Daerah itu sering disebut daerah ekstrateritorial (dianggap negara dari yang mewakilinya). Bila penjahat atau pencari suaka politik yang masuk ke dalam kedutaan, maka ia dapat diserahkan atas permintaan pemerintah sebab para diplomat tidak memiliki hak asylum. Hak asylum adalah hak untuk memberi kesempatan kepada suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang melarikan diri. (c) Korespondesi diplomatik, yaitu kekebalan yang mencakup surat menyurat, arsip, dokumen termasuk kantor diplomatik dan sebagainya (semua kebal dari pemeriksaan isinya). Sedangkan keistimewaan perwakilan diplomatik dilaksanakan atas dasar timbal balik sebagaibana diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Keistimewaan tersebut mencakup : (a) Pembebasan dari membayar pajak yaitu antara lain pajak penghasilan, kekayaan, kendaraan bermotor, radio, televise, bumi dan bangunan, rumah tangga, dan sebagainya. (b) Pembebasan dari kwajiban pabean yaitu antara lain bea masuk, bea keluar, bea cukai terhadap barang-barang keperluan dinas, misi perwakilan, barang keperluan sendiri, keperluan rumah tangga, dan sebagainya. 7) Berakhirnya Perwakilan Diplomatik Perwakilan diplomatik dapat berakhir karena hal-hal berikut: (a) Negara pengirim berinisiatif memanggil kembali (recall) pejabat perwakilan diplomatiknya.Dalam hal ini pejabat perwakilan diplomatik itu meminta ijin kepada negara penerima dan menyerahkan surat pemanggilan (letter de rappel) Negara penerima menjawab surat panggilan itu dengan menerbitkan surat kepercayaan . (b) Negara penerima meminta agar pejabat perwakilan diplomatik meninggalkan negaranya karena pejabat tersebut dinyatakan sebagai persona nongrata ( orang yang tidak disukai) Peristiwa ini dalam dunia diplomatik disebut mengembalikan paspor. Menurut kebiasaan, seorang pejabat perwakilan diplomatiknya menyimpan paspornya pada departemen luar negeri negara penerima. Apabila pejabat perwakilan diplomatik tersebut meminta kembali paspornya, berarti ia meninggalkan negara penerima. (c) Tujuan perwakilan diplomatik sudah selesai. 2. Perwakilan Konsuler Pembukaan hubungan konsuler terjadi dengan persetujuan timbal balik, baik secara sendiri maupun tercakup dalam persetujuan pembukaan hubungan diplomatic. Walaupun demikian, pemutusan hubungan diplomatic tidak otomatis berakibat pada putusnya hubungan konsuler. a. Fungsi Perwakilan konsuler. Adapun fungsi perwakilan konsuler secara rinci disebut dalam pasal 5 Konvensi Wina mengenai hubungan Konsuler dan Optimal Protokol tahun 1963 yaitu : 1) melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, individu-individu, dan badan-badan hokum, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional; 2) memajukan pembangunan hubungan dagang,ekonomi,kebudayaan dan ilmiah antar kedua negara; 3) mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim, dan visa atau dokumen-dokumen yang pantas untuk orang yang ingin pergi ke negara pengirim; 4) bertindak sebagai notaries dan panitera sipil dan di dalam kapasitas dari macam yang sama, serta melakukan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administrasi, dengan syarat tidak bertentangan dengan hokum dan peraturan dari negara penerima. Kantor-kantor konsulat tempat bekerjanya korps perwakilan konsuler dapat berupa : 1) Kantor Konsulat jenderal (consulate general), 2) Konsul Konsulat (consulate), 3) Kantor Wakil Konsulat (vice consulate), dan 4) Kantor Perwakilan Konsuler (consuler agency). Sedangkan golongan kepala-kepala kantor konsuler terdiri atas : 1) Konsul Jenderal. Konsul Jenderal mengepalai kantor Konsulat Jenderal yang dapat membawahi beberapa konsuler. 2) Konsul. Konsul mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan. Dapat saja seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul. 3) Konsul Muda. Konsul Muda mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam satu daerah kekonsulan. Dapat saja seorang konsul muda diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul. 4) Agen Konsul. Agen konsul diangkat oleh Konsul Jenderal atau oleh Konsul dan ditugaskan menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulan, biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan. b. Tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan. Hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas kekonsulan antara lain mencakup : 1) Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan pelaksanaan perjanjian perdagangan dan lain-lain. 2) Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan lain-lain. 3) Bidang-bidang lain seperti : • Memberikan paspor dan dokumentasi perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi daerah pengirim; • Bertindak sebagai notaries dan pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administrasi lainnya; • Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima. Perbedaan diplomatik dan konsuler secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut: No Korps Diplomatik Korps Konsuler 1 2 3 4 5 Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat pusat Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksana kekuasaan peradialan) Beerkedudukan di ibukota negara Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dengan pejabat-pejabat tingakat daerah (setempat) Berhak menagadakan hubungan yang bersifat non politik Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanan kekuasaan peradilan) Berkedudukan di kota-kota tertentu 4.1 Menkaji Peranan Organisasi Internasional ( ASEAN, AA, PBB ) dalam Meningkatkan Hubungan Internasional Dalam pergaulan internasional yang menyangkut hubungan antar negara, bayak sekali organisasi yang diadakan oleh beberapa negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dapat dikatakan telah menjadi lembaga hukum. Menurut perkembangannya, organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak konggres Wina. Pada tahun 1920 didirikanlah LBB yang benar-benar merupakan organisasi internasional dan anggota-anggotanya sanggup menjamin suatu perdamaian dunia. Tetapi jaminan itu tidak berhasil, karena pada 1945 meletus Perang Dunia II. Organisasi Internasional secara sederhamna dapat dimaknai sebagai badan hukum yang didirikan oleh dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sedang Clive Archer (1983) mendefinisikan organisasi internasional adalah sebagai struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Dibawah ini akan kami uraikan beberapa organisasi internasional sebagai berikut : 1. ASEAN ( Association of South East Asia Nations) a. Sejarah Singkat ASEAN ASEAN adalah bentuk kerjasama regional di antara negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Anggotanya meliputi Indonesia, Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Brunai Darussalam ( 7 januari 1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja ( 30 April 1999). Sebelum ASEAN berdiri di Asia Tenggara telah ada organisasi regional ASA (Association of South East Asia) yang berdiri pada tanggal 31 Juli 1961 di Bangkok, oleh Malaysia, Philipina dan Muang Thai. Pada tanggal 18 Agustus 1967 negara anggota ASA dengan Indonesia dan Singapura, menetapkan persetujuan untuk memperluas keanggotaan ASA dengan sebuah nama baru yaitu, ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi ASEAN, oleh 5 menteri luar negeri negara ASEAN, pada tanggal 8 Agustrus 1967 . Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok (Bangkok Declaration) itu adalah: a. H. Adam Malik; Menteri Presidium Urusan Politik / Menteri Luar Negeri Indonesia. b. Tun Abdul Razak; Pejabat Perdana Menteri Malaysia. c. S. Rajaratman; Menteri Luar Negeri Singapura. d. Narsisco Ramos; Menteri Luar Negeri Filipina. e. Thanat Khoman; Menteri Luar Negeri Thailand Sejarah pembentukan ASEAN didasarkan pada kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, factor internal, dan eksternal. 1) Faktor internal, yaitu tekad bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan sama-sama sebagai bekas negara jajahan barat; 2) Faktor eksternal, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC ingin mendominasi Asia Tenggara. Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan ASEAN bertambah satu persatu seiring dengan perkembangan jaman diantaranya : • Brunai Darussalam, tanggal 8 Januari 1984; • Vietnam, tanggal 28 Juli 1995; • Laos dan Myanmar, tanggal 23 Juli 1997; • Kamboja, tanggal 30 April 1999. Dengan demikian sampai saat ini ASEAN beranggotakan semua negara di Asia Tenggara kecuali Timor Leste dan Papua Nugini. b. Asas ASEAN ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka. Ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste dan Papua Nugini. c. Dasar ASEAN Pembentukan ASEAN didasarkan pada hal-hal berikut. 1) Saling menghormati terhadap kemerdekaan, integritas territorial dan identitas semua bangsa. 2) Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari turut campur subversi serta intervensi dari luar. 3) Tidak saling turut campur urusan dalam negeri negara masing-masing. 4) Penyelesaian persengketaan dan pertengkaran secara damai. 5) Tidak mempergunakan ancaman atau penggunaan kekuatan. 6) Menjalankan kerjasama secara aktif. d. Tujuan ASEAN 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di Asia tenggara. 2) Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menaati keadilan tata hukum dalam hubungan antara negara-negara Asia tenggara serta berpegang teguh pada asas-asas Piagam PBB. 3) Memajukan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. 4) Saling memberi bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian. 5) Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan jasa dan meningkatkan taraf hidup. 6) Memajukan studi tentang Asia Tenggara. 7) Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lain, yang sama tujuannya dengan tujuan ASEAN. e. Struktur ASEAN Untuk memperlancar tugas dan tujuan ASEAN, dibentuklah struktur organisasi sebagai berikut : 1. Sebelum KTT di Bali 1976 a). ASEAN Ministerial Meeting (Sidang Tahunan Para Menteri) b). Standing Committee (Badan yang bersidang di antara dua siding menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri.) c). Komite-komite tetap dan komite-komite khusus. d). Sekretariat nasioanal ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. 2. Setelah KTT di Bali 1976 Dalam KTT kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1977, peserta KTT telah menyepakati dan mengesahkan struktur organisasi ASEAN sebagai berikut : a) Pertemuan para Kepala pemerintahan (summit meeting) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan Tingkat Tinggi (KTT) ini adalah apabila perlu untuk memberikan pengarahan kepada ASEAN. b) Sidang Tahunan Para Menteri Luar Negeri (Annual Ministerial Meeting). Peranan dan tanggung jawab siding ini adalah perumusan garis kebijaksanaan dan koordinasi kegiatan-kegiatan ASEAN sesuai dengan Deklarasi Bangkok. c) Sidang Para menteri Ekonomi Sidang ini diselenggarakan satu tahun 2 kali, yamg tugasnya selain merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan dan koordinasi yang khusus, yang menyangkut kerjasama yang ada di bawahnya. d) Sidang Para menteri lainnya / Non ekonomi Sidang ini merumuskan kebijaksanaan –kebijaksanaan yang menyangkut bidangnya masing-masing, seperti pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penerangan, perburuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi. b) Standing Committee Badan ini tugasnya membuat keputusan-keputusan dan menjalankan tugas-tugas perhimpunan di antara dua buah siding tahunan menteri luar negeri. c) Komite-komite ASEAN Dalam KTT ini disetujui pula bahwa tempat Sekretariat ASEAN di Jakarta. Sekretariat ASEAN dipimpin oleh sekretaris jendral atas dasar pengangkatan oleh para Menlu ASEAN secara bergilir. Sekretaris jendral ASEAN mempunyai masa jabatan dua tahun. Dia dibantu staf regional dan staf nasional. 2. Konferensi ASIA AFRIKA a. Latar Belakang KAA Setelah sepuluh tahun berakhirnya Perang Dunia II, usaha PBB dalam menegakkan perdamaian dunia belum berhasil secara memuaskan. Sementara itu, rakyat-rakyat di Asia Afrika terus bergolak untuk membebaskan diri dalam mencapai kemerdekaan. Di pihak lain, Indonesia juga mengalami revolusi fisik sejak tahun 1945-1950. Indonesia, sebagai salah satu Negara yang baru saja merdeka mengajukan gagasan untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Gagasan ini diajukan dalam Konferensi Kolombo di Sri Lanka Ternyata gagasan ini mendapat sambutan dari perdana menteri negara-negara yang hadir. Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh lima negara, yaitu: 1) Indonesia diwakili oleh PM Ali Sastroamidjojo; 2) India diwakili oleh PM Pandit J Nehru 3) Pakistan diwakili oleh PM Muh Ali 4) Myanmar diwakili oleh PM Unu 5) Srilanka diwakili oleh PM Sir John Kotelawala Secara lebih rinci gagasan lahirnya KAA di Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Tanggal 23 Agustus 1953, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (Indonesia) di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara mengusulkan perlunya kerjasama antara negara-negara di Asia dan Afrika bagi perdamaian dunia. 2) Tanggal 25 April – 2 Mei 1954 berlangsung Persidangan Kolombo di Srilangka. Hadir dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari India, Pakistan, Burma (sekarang Myanmar) dan Indonesia. Dalam konferensi ini Indonesia memberikan usulan perlu adanya Konferensi Asia Afrika. 3) Tanggal 28-29 Desember 1954, Untuk mematangkan gagasan masalah persidangan Asia-Afrika, diadakan persidangan Bogor. Dalam persidangan ini dirumuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan, serta siapa saja yang akan diundang. 4) Tanggal 18-24 April 1955, Konferensi Asia Afrika berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Persidangan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno dan diketuai oleh PM Ali Sastroamidjojo. Hasil dari persidangan ini berupa persetujuan yang dikenal dengan nama Dasasila Bandung. b. Tujuan KAA Tujuan konferensi ini adalah : a. Meningkatkan kemauan baik dan kerjasama antara bangsa Asia Afrika, serta untuk menjajagi dan melanjutkan baik kepentingan timbal balik maupun kepentingan bersama b. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam hubungannya dengan negara-negara peserta, c. Mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus yang menyangkut rakyat Asia-Afrika, dalam hal ini menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme, d. Meninjau posisi Asia Afrika dan rakyatnya dalam dunia masa kini dan sumbangan yang dapat diberikan dalam peningkatan perdamaian dunia dan kerjasama internasional. Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan “DASASILA BANDUNG” (Bandung Declaration) yang kemudian menjadi dasar-dasar hubungan antar bangsa negara-negara Asia Afrika. Isi dari Dasasila Bandung adalah: a. menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB; b. menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa; c. mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa, baik besar maupun kecil; d. tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri negara lain; e. menghormati tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PBB; f. tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus, tidak melakukan tekanan terhadap negara lain; g. tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara; h. menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai; i. memajukan kepentingan bersama dan kerjasama; j. menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Konferensi Asia Afrika di Bandung juga melahirkan semangat Bandung di antara anggota-anggotanya. Semangat Bandung adalah perdamaian, kemerdekaan, hidup berdampingan secara damai, kerjasama internasional untuk kepentingan bersama, dan perdamaian. Menurut peserta konferensi, kemerdekaan dan perdamaian saling bergantung satu sama lain . c. Arti Penting KAA Konferensi Asia-Afrika di bandung tahun 1955, mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangana kehidupan bangsa Asia – Afrika khususnya ataupuin dunia internasional pada umumnya. Dasasila bandung menjadi sangat terkenal dan merupakan suatu asas yang dapat diterima dan digunakan dalam menyelesaikan masalah penting dunia sesuai dengan piagam PBB. Arti penting Konferensi Asia-Afrika ada;lah sebagai berikut ; 1) Perjuangan bangsa Asia – Afrika seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bandung ternyata sampai sekarang masih relevan. Pelaksanaannya selalu ditingkatkan untuk menggalang solidaritas didalam melawan imperialisme. 2) Konferensi Asia-Afrika mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok yang anggotanya tidak hanya bangsa Asia-Afrika, tetapi dalam wilayah yang lebih luas, yaitu dunia internasional. Konferensi Asia-Afrika juga berpengaruh besar terhadap solidaritas perjuangan kemerdekaan Asia- Afrika. Konferensi ini menjadi pendorong yang kuat bagi kebangkitan semangat kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia- Afrika. Fakta membuktikan dalam jangka waktu lima tahun negara-negara merdeka mulai bermunculan dikawasan wilayah Asia-Afrika, seperti Maroko, Ghana, Guyana, Senegal, Somalia dan lain-lainnnya. Di samping itu KAA juga berpengaruh besar terhadap dunia, seperti : 1) Ketegangan dunia semakin mereda 2) Amerika serikat dan Australia berusaha menghapuskan rasdiskriminasi di negaranya 3) Munculnya organisasi gerakan Non Blok yang bertujuan meredakan perselisihan paham dari Blok Amerika dan Blok Uni Soviet Manfaat Konferensi Asia Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia Afrika adalah sebagai berikut : 1) Merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya. 2) Awal kerja sama baru dan pemberian dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan. Sedangkan manfaat konferensi Asia-Afrika bagi Indonesia adalah membawa keuntungan yang nyata seperti berikut : 1) Ditandatangani persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Seorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu, yaitu menjadi warga negara Indonesia atau RRC. Warga negara yang tidak memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya. 2) Memperoleh dukungan berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat. 3. PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) a. Sejarah Singkat PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah organisasi internasional yang anggoanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Tahun 1915, AS berhasil menuangkan suatu konsep yang dirumuskan oleh beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan “liga” dengan tujuan untuk menghindarkan ancaman peperangan. Konferensi berpendapat bahwa melalui organisasi internasional dapat dijamin perdamaian internasional. Atas usul Presiden AS, Woodrow Wilson pada tanggal 10 Januari 1920, dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga bangsa-Bangsa (league of nations). Tujuan dari Liga bangsa-Bangsa ini adalah mempertahankan perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama internasional. Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai, sehingga peperangan dapat dicegah. Ada beberapa hasil dari Liga bangsa-bangsa, misalnya : Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kallog Briand (1928) Akan tetapi, LBB tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Perang Dunia II meletus. Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum NAZI di bawah pimpinan HITLER (Jerman), dan kaum Fasis dipimpin Mussolini dari Italia, serta imperialis Jepang yang sudah mengkhianati isi Liga bangsa-Bangsa. Pada saat perang dunia II berkecamuk, sangat dibutuhkan organisasi dunia untuk mengadakan kerjasama antar bangsa untuk mengatasi kerusuhan yang melanda dunia. Presiden AS, Franklin Delano Roosevelt dan PM Inggris Winston Churchill, telah mengadakan pertemuan yang mengahasilkan Piagam Atlantik (Atlantic Charter) yang isinya sebagai berikut : 1) Tidak melakukan perluasan wilayah diantar sesamanya 2) Menghormati hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan dan menentukan nasib sendiri 3) Mengakui hak semua negara untuk turut serta dalam perdaganagan dunia 4) Mengusahakan terbentuknya perdamaian dunia, dimana setiap bangsa berhak mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan 5) Mengusahakan penyelesaian sengketa secara damai Pokok-Pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi-konferensi internasional dalam penyelesaian perang dunia kedua dan menuju pembentukan PBB. Beberap pertemuan sebelum terbentuknya PBB, antara lain adalah sebagai berikut ; 1) Tanggal 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan deklarasi Moskow tentang keamanan umum yang ditandatangani oleh Inggris, USA, Rusia, Cina yang mengakui pentingnya organisasi internasional perdamaian dunia 2) Tanggal 21 Agustus 1944, di Washington DC, dilangsungkan konferensi Dumbarton Oaks (Dumbarton Oaks Conference) yang diikuti oleh 39 negara yang membahas tentang rencana mendirikan PBB 3) Pada pertemuan Dumbarton Oaks, Washington DC, tanggal 21 Agustus - 7 Oktober 1945, dipersiapkan Piagam PBB. 4) Piagam PBB ditandatangani di San Fransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Penandatanganan piagam itu diikuti oleh 50 negara, yaitu 47 negara penandatangan “Declarations of united nations” ditambah dengan negara Ukraina, Belorusia dan Argentina. Kelima puluh negara penandatangan tersebut dikenal sebagai negara pendiri (original members). Tanggal inilah yang menjadi hari kelahiran PBB. Piagam PBB terdiri dari hal-hal berikut : I. Mukadimah (4 alinia) II. Batang Tubuh 19 Bab dan 111 pasal. Isinya memuat tujuan, asas, alat perlengkapan PBB, badan khusus, tugas dan kewajiaban alat perlengkapan serta keanggotaan PBB. Negara Indonesia masuk pertama kali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950, dan keluar pada tanggal 7 Januari 1965 dan masuk kembali pada tanggal 28 September 1966. b. Tujuan Organisasi PBB Tujuan PBB yang terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB adalah sebagai berikut ; 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional; 2) Mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan internasional; 3) Menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, social budaya dan hak asasi; 4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. c. Asas Organisasi PBB Asas-asas PBB yang terdapat dalam pasal 2 Piagam PBB adalah sebagai berikut : 1) Susunan PBB berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggota; 2) Semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB; 3) Semua anggota harus menyelesaikan persengketaan-persengketaan interna sional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan; 4) Dalam hubungan – hubungan internasional semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman kekerasan terhadap negara lain. d. Struktur Organisasi PBB Konferensi San Fransisco, menghasilkan suatu piagam yang menyebutkan Struktur Organisasi PBB, yaitu : 1) Majelis Umum (General Assembly) 2) Dewan Keamanan (Security Council) 3) Dewan ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) 4) Dewa perwalian (Trusteeship Council), 5) Mahkamah internasional (International Court of Justice ), dan 6) Sekretariat (Secretariay) 1) Majelis Umum (General Asembly ) Majelis Umum atau Sidang Umum PBB adalah salah satu dari enam badan utama PBB. Majelis ini terdiri atas anggota dari seluruh negara anggota PBB dan bertemu setiap tahun di bawah pimpinan seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Pertemuan pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Hall Tengah Westminster di London dan anggotanya wakil dari 51 negara. Setiap negara dapat menunjuk 5 orang wakil untuk hadir dalam Sidang Umum, tetapi hanya berhak mengeluarkan satu suara. Dalam setiap sidang PBB, Majelis Umum memilih seorang ketua. Sidang Umum mempunyai kekuasaan untuk mengatur organisasi dan administrasi PBB, kecuali masalah yang sedang diselesaikan Dewan Keamanan,. Bahasa resmi yang digunakan antara lain : Bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Cina. Tugas dan kekuasaan Majelis Umum sangat luas, sebagai berikut ; a. Berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional. b. Berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan perikemanusiaan. c. Berhubungan dengan perwakilan internasional termasuk daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis d. Berhubungan dengan keuangan e. Penetapan keanggotaan f. Mengadakan perubahan piagam g. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah internasional, dan sebagainya 2) Dewan Keamanan (Security Council) Dewan Keamanan PBB adalah badan terkuat di PBB. Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. Sedangkan badan PBB lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Dewan keamanan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam PBB. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya tanggal 17 Januari 1946 di Church House, London dan keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan terdiri : 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto, yaitu: Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis dan Cina ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Umum. Hak Veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan oleh PBB atau Dewan Keamanan PBB. Hak Veto sampai sekarang hanya dimiliki oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan keamanan diberi hak dan wewenang untuk menentukan suatu hal atau masalah yang dianggap mengganggu perdamaian, mengancam perdamaian, atau tindakan agresif. Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk melakukan tindakan segera guna menjaga ketertiban dan kemanan dunia. 3) Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Councilatau ECOSOC) ECOSOC beranggotakan 54 negara, dipilih oleh Sidang Umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam 1 tahun. Tugas ECOSOC sebagai berikut ; a. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, dan sosial yang digariskan oleh PBB b. Mengembangkan ekonomi, sosial dan politik c. Memupuk hak asasi manusia d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan konsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka dan anggota PBB 4) Dewan Perwalian (Trusteeship Council) Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk mendorong dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya. Dewan ini terdiri dari : a) Anggota yang menguasai daerah perwalian b) Anggota tetap dewan Keamanan c) Sejumlah anggota yang dipilih untuk selama 3 tahun oleh Sidang Umum Fungsi Dewan Perwalian a. Mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri b. Memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia c. Melaporkan hasil pengawasan kepada sidang umum PBB Piagam PBB menyebutkan bahwa kolonialisme harus dihapuskan. Oleh karena itu, daerah yang belum merdeka diusahakan oleh Dewan Perwalian untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada umumnya sekarang daerah-daerah perwalian itu sudah merdeka. 5) Mahkamah Internasional (International Court of Justice) Mahkamah Internasional adalah badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Hag (Belanda). Anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota PBB. Masa jabatannya adalah 9 tahun, sedangkan tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Keamanan dan Majelis Umum bila diminta. Mahkamah Agung Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Semua anggota PBB adalah Piagam Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan internasional) sebagai sumber-sumber hukum. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat dimintakan banding. Tugas pokok Mahkamah Internasional adalah mencakup hal-hal berikut : a. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional; b. Memberi pendaat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota PBB; c. Menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional; d. Memberi nasehat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. 6) Sekretariat (Secretariat) Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama PBB dan dikepalai oleh seorang Sekretaris Jendral PBB, dibantu oleh seorang staf pembantu pemerintah sedunia. Sekretariat Terdiri atas : a. Sekretaris jenderal, dipilih oleh Sidang Umum atas usul Dewan keamanan dan dapat dipilih kembali. Biasanya, Sekretaris Jendral berasal dari negara yang tidak terlibat dalam politik besar b. Sekretaris Jenderal Pembantu, sebanyak 8 sekretaris pembantu yang mengepalai satu departemen., yaitu: 1) Sekretaris Jendera pambantu urusan Dewan keamanan. 2) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Ekonomi. 3) Sekretaris jenderal pembantu urusan perwalian dan Penerangan untuk daerah yang belum merdeka. 4) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Sosial. 5) Sekretaris Jenderal untuk pembantu urusa hukum. 6) Sekretaris jenderal pembantu unutk urusan Penerangan. 7) Sekretaris Jenderal pembantu urusan koperasi dan Pelayanan Umum. 8) Sekretaris Jenderal pembantu urusan Tata Usaha dan keuangan. Tanggung jawab sekretaris jenderal pembantu adalah sebagai berikut: a. Mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka penyelenggaraan pertemuan yang akan diadakan oleh majelis Umum dan badan-badan utama lain. b. Melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan oleh badan-badan PBB dengan sebaik-baiknya. TUGAS INDIVIDU Berdasarkan uraian tentang PBB, buatlah bagan struktur organisasi PBB ! TUGAS KELOMPOK Setiap manusia mendambakan suasana damai, sebab hanya dalam kedamaianlah manusia dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf hidup. Dalam keadaan damailah manusia dapat menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya dengan baik Namun dalam kenyataannya, kedamaian yang kita dambakan masih jauh di awang. Pertikaian, perebutan kekuasaan, dan peperangan seakan tak lekang oleh perkembangan jaman. Bahkan PBB sebagai organisasi dunia yang banyak di harapkan untuk menciptakan perdamaian, belum bisa banyak berperan.Dengan melihat fakta ini, bagilah siswa di kelasmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian diskusikanlah pertanyaan –pertanyaan berikut. Setelah selesai, hasil diskusi kelompok dikumpulkan dan dipresentasikan di muka kelas. Pertanyaan: 1. Apakah yang menjadi ancaman nyata bagi perdamaian internasional? 2. Apakah yang menjadi pendorong dan penghambat peningkatan peran PBB sebagai organisasi internasional khususnya dalam bidang pertahanan keamanan? 3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab sehingga perdamaian internasional sulit untuk ditegakkan? 4.2 Menghargai Kerja Sama dan Perjanjian Internasional yang Bermanfaat bagi Indonesia Kerja sama dan perjanjian internasional dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi setiap negara. Mengapa demikian ? karena setiap negara merupakan bagian dari masyarakat dunia, sehingga perlu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan negara lain. Bagi bangsa Indonesia, kerjasama internasional yang bermanfaat dapat diukur dari perjuangan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam pembukaan UUD 1945, sebagai berikut. 1. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. ….” Dalam hal ini kerjasama dengan perjanjian internasional apapun bentuknya harus didukung sepanjang perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai suatu usaha menjamin kedaulatan bagi suatu negara. 2. Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: “…….ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,……” Pernyataan ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia akan mendukung bentuk-bentuk kerjasama internasional yang berkaitan dengan hal-hal berikut. a. pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata. b. perlucutan senjata. Selain itu, citra positif Indonesia dalam pergaulan internasional terus dikembang kan, antara lain dengan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Memperkenalkan budaya nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah-daerah wisata. 2. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda dan kegiatan olahraga dalam skala internasional. 3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 4. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai kepentingan nasional. 5. Penggalangan pemupukan solidaritas, kesatuan dan kerjasama diantara negara-negara berkembang maupun maju, dilakukan dengan memanfaatkan forum organisasi internasional, seperti ASEAN, OKI, GNB, PBB, dll. 6. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. 7. Meningkatkan kegiatan ekonomi melalui perdagangan, ekspor impor, yang saling menguntungkan, tukar menukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk bilateral, maupun internasional (perjanjian dan hukum internasional) bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta menjadi salah satu negara yang ada di dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh jenis/bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia. 1. Kerja sama Bilateral a. Persetujuan antara RI dan RRC masalah Dwi Kewarganegaraan, yang telah disahkan pada 11 Januari 1958 dengan keluarnya UU No. 2 Tahun 1958 b. Perjanjian RI – Malaysia tentang Penetapan Garis Landas Kontinen kedua negara (di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan) ditanda tangani 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 Nopember 1969. 2. Kerja sama Regional a. Pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agusus 1967. b. Persetujuan dibentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang ditandatangani tahun 1995 oleh negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. 3. Kerja sama Multilateral a. Masuknya negara RI menjadi anggota PBB (pertama kali 28 September 1950, kemudian keluar 7 Januari 1965 dan masuk kembali 28 September 1966). b. Pembentukan Gerakan Negara-Negara Non-Blok melalui KTT yang pertama 1961 di Beograd (Yugoslavia) dan dipelopori oleh negara Indonesia, Yugoslavia, Mesir, India, dan Ghana. c. Persetujuan dibentuknya CGI (Consultative Group On Indonesia) yang terdiri dari gabungan negara Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Jerman Barat, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat, yang berupaya membantu Indonesia dalam pengembangan berbagai proyek melalui dana pinjaman lunak. d. Pengesahan konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial 1965, dengan dikeluarkannya UU No. 29 tahun 1999. Sementara itu, perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan mengatur masalah kepentingan-kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional. Dengan demikian tidak ada alas an bagi warga negara untuk tidak menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama dan perjanjian internasional. Sikap positif terhadap kerjasama dan perjanjian internasional dapat ditunjukkan dengan cara sebagai berikut : 1. Ikut menyukseskan pelaksanaan kerja sama dan perjanjian internasional; 2. Tidak muah mencurigai negara yang hendak melaksanakan kerja sama dan perjanjian internasional; 3. Menghormati keputusan negara dalam melaksanakan kerja sama dan perjanjian internasional. TUGAS KELOMPOK Isilah tabel berikut ini bersama dengan anggota kelompokmu ! No. Tindakan Mendukung Hubungan Internasional Motivasi Manfaat Yang Dirasakan 1. 2. 3. 4. 5. Dst.